DEPOK,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui DPC Kota Depok menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Cek Kesehatan Gratis yang juga diimbangi dengan pembagian takjil di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Green Lake City (GDC), Kecamatan Cilodong, pada Jumat (6/3/2026). Acara yang diinisiasi oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok Yuni Indriyani tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk pengurus partai dari tingkatan PAC hingga ranting serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dari fraksi PDI Perjuangan.
Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Ribka Ciptaning, Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar bantuan langsung, tetapi juga bentuk perwujudan komitmen partai dalam memperjuangkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan membantu kesehatan masyarakat, sekaligus mengingatkan bahwa pentingnya peran perempuan dalam menentukan nasib bangsa tidak bisa dilepaskan dari upaya memastikan hak kesehatan yang sama bagi semua warga negara,” ujar Dr. Ribka dalam sambutannya.
Dr. Ribka juga mengangkat isu krusial terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan bagi sebagian besar masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi, mengingat setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan hidup sehat.
“Kita tidak bisa tinggal diam melihat sebagian masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status BPJS yang tidak aktif. Setiap orang berhak mendapat pelayanan yang layak, sesuai dengan amanat konstitusi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Ribka juga mengajukan pertanyaan mendalam terkait kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas kesehatan di Kota Depok. Ia menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur kewajiban negara dalam hal ini.
“Setiap warga negara Indonesia berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3), yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” jelas Dr. Ribka.
Sementara itu, Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah yang turut menghadiri acara menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai koalisi yang mendukung gerakan perubahan, ia menyatakan bahwa kegiatan bakti sosial dan cek kesehatan gratis ini memberikan kontribusi nyata bagi upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terus terang, kegiatan bakti sosial cek kesehatan ini sangat membantu Pemerintah Kota Depok. Kita sudah menggelontorkan anggaran APBD sebesar 300 miliar rupiah untuk dana di setiap RW, dengan alokasi masing-masing RW sebesar 300 juta rupiah,” ungkap Chandra.
Wakil Walikota yang juga menjabat sebagai politisi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut mengajak para ketua RW untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, dana yang disalurkan harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat lingkungan terkecil, termasuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena masalah biaya dan tidak ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
“Saya meminta para ketua RW untuk meningkatkan rasa solidaritas sebagaimana yang PDI Perjuangan gaungkan yakni semangat gotong royong. Dana tersebut bukan untuk dikumpulkan atau disimpan, melainkan harus bermanfaat secara langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Chandra juga mengungkapkan data perkembangan Kota Depok dibandingkan dengan kota tetangga. Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok saat ini mencapai angka 84,04, sementara Kota Bekasi mencatatkan angka 84,43 – dengan selisih hanya 0,4 poin saja. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana APBD Kota Bekasi mencapai 6,7 triliun rupiah, sedangkan APBD Kota Depok Tahun 2025 disepakati dengan total pendapatan sekitar 4,3 triliun hingga 4,55 triliun rupiah pada APBD Perubahan.
“Fokus utama APBD Kota Depok tahun ini adalah pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan. Meskipun anggaran lebih kecil dibandingkan kota tetangga, kita berkomitmen untuk mengoptimalkannya demi kemajuan Depok,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Chandra kembali menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memberikan saran, dan tidak ragu untuk memberi masukan kepada pemerintah.
“Kesehatan adalah hak dasar dan harus dipenuhi oleh negara. Masyarakat jangan sungkan untuk memberikan masukan atau kritik konstruktif kepada pemerintah, karena itu adalah bagian dari proses pengawasan yang sehat,” imbuhnya.
Selain itu, Wakil Walikota juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Manfaatkan dana yang diberikan kepada RW untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan terkecilnya. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus bersatu dan solid dalam mewujudkan Depok menjadi kota yang maju, sejahtera, dan adil,” pungkasnya.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok H. Imam Turidi dan Bendahara Habib Reza Al-Habsy berjalan dengan lancar dan sukses. Ribuan warga yang datang mendapatkan layanan cek kesehatan secara gratis, termasuk pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta konseling kesehatan dari tenaga medis yang diboyong khusus untuk acara tersebut. Selain itu, para peserta juga mendapatkan takjil sebagai bentuk kepedulian partai terhadap kesiapan masyarakat menyambut bulan suci Ramadhan yang akan segera tiba.