Legislator PDIP ini tegaskan: Bansos saja tidak cukup, butuh pemberdayaan dan lapangan kerja nyata

MEDAN,  Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP, Johannes H. Hutagalung, menggelar standar tinggi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang dilaksanakannya, Minggu (22/11/2026).

Di hadapan ratusan warga di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Johannes menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh lagi direduksi sekadar menjadi angka statistik atau bahan laporan administratif.

Menurut Johannes, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) harus bertransformasi dari sekadar dokumen hukum menjadi instrumen perjuangan yang hidup untuk menghadirkan keadilan sosial.

“Perang terhadap kemiskinan tidak boleh dilakukan setengah hati. Jangan sampai kita hanya sibuk berbicara tentang pengentasan kemiskinan dalam berbagai forum mewah, tetapi masyarakat di bawah masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun,” tegas Johannes di sela-sela Sosper ke-11 Tahun 2026 tersebut.

Ia mengkritisi keras jika Perda hanya berakhir sebagai dokumen formalitas yang tersimpan di atas meja. “Perda harus menjadi instrumen untuk menghadirkan solusi nyata. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering kebijakan disampaikan, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tambahnya.

“Sinergi Dinsos dan Disnaker: Dari Bansos ke Kemandirian”

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan dinas terkait tersebut, Johannes mengajak masyarakat dan pemerintah untuk melihat kemiskinan secara komprehensif.

Rinaldi, Perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, mengakui bahwa bantuan sosial (bansos) hanyalah jaring pengaman sementara. Ia menekankan bahwa kunci utama keluar dari jerat kemiskinan adalah pemberdayaan.
“Bantuan sosial penting untuk kebutuhan mendesak, tapi itu bukan tujuan akhir. Kita perlu pendampingan agar masyarakat punya kemampuan mandiri. Selain itu, ketepatan data adalah harga mati agar bantuan tidak salah sasaran,” ujar Rinaldi.

Senada dengan itu, Faisal dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan menyoroti akar masalah ekonomi melalui kacamata lapangan kerja. Menurutnya, kemiskinan sering kali beririsan dengan rendahnya keterampilan dan minimnya akses informasi kerja.

“Masyarakat tidak cukup hanya diberi ikan, harus diberi kail. Program pelatihan keterampilan dan pembukaan akses kerja adalah strategi jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan,” pungkas Faisal.

Masyarakat Dipanggil Jadi Pengawas

Menutup kegiatan, Johannes kembali mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Ia mengajak warga Tanjung Rejo dan sekitarnya untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mengawal kebijakan.

“Kita ingin masyarakat merasakan pemerintah hadir. Tapi ingat, pengawasan dari masyarakat adalah kunci agar anggaran dan program benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan pada kepentingan segelintir orang,” tutup Johannes.

Kegiatan Sosper ini diharapkan menjadi titik balik kesadaran kolektif, bahwa memerangi kemiskinan adalah tanggung jawab moral bersama yang đòi kerja nyata, bukan sekadar janji manis.

(By)

Logo The Wasesa News
Yuni F

Leave a Reply