SANGGAU,
Imbauan resmi pemerintah untuk tidak menyalakan kembang api dan menggelar konser musik pada malam pergantian tahun 2025–2026 sebagai bentuk penghormatan atas duka nasional korban bencana alam di Sumatera, diduga diabaikan.
Fakta di lapangan menunjukkan sebuah kegiatan hiburan lengkap dengan konser musik dan pesta kembang api tetap berlangsung di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Pantauan awak media pada Rabu malam (31/12/2025) memperlihatkan panggung hiburan berdiri megah dengan sistem tata suara besar, diiringi kerumunan massa.
Tak hanya itu, langit Sekayam juga dihiasi letupan kembang api beruntun, meski pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan larangan tegas.
Padahal, pemerintah pusat hingga daerah telah mengimbau seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk meniadakan perayaan bersifat hura-hura.
Imbauan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional terhadap para korban bencana alam yang menelan banyak korban jiwa di wilayah Sumatera.
Dalam surat edaran yang beredar luas, pemerintah menegaskan, “Seluruh instansi pemerintah dan pejabat negara diminta meniadakan perayaan tahun baru yang bersifat hiburan, termasuk pesta kembang api dan konser musik, sebagai bentuk penghormatan dan empati atas musibah nasional.”
Namun imbauan tersebut seolah tak diindahkan. Kegiatan di Sekayam bahkan disebut-sebut melibatkan salah satu oknum anggota dewan tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga memunculkan sorotan tajam dari masyarakat.
Sejumlah warga menyayangkan pelaksanaan acara tersebut. Mereka menilai tindakan itu mencederai rasa empati dan kepekaan sosial di tengah duka yang masih dirasakan bangsa Indonesia.
“Kalau masyarakat biasa mungkin masih bisa ditegur, tapi ini justru melibatkan pejabat. Sangat tidak pantas di saat saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara maupun oknum pejabat yang diduga terlibat.
Publik kini menanti sikap tegas pemerintah daerah dan partai politik terkait dugaan pelanggaran imbauan nasional tersebut.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kritik terhadap rendahnya keteladanan pejabat publik dalam menghormati nilai empati dan solidaritas nasional di tengah musibah.
