Jakarta,
Ketua DPP GAKORPAN, Dr. Bernard BBBI Siagian, SH., MA. KP., menegaskan pentingnya penguatan sistem untuk menutup celah korupsi dan dominasi oligarki di Indonesia.
Menurutnya, korupsi tidak lagi datang melalui serangan fisik, melainkan menyusup senyap melalui regulasi pesanan dan pasal-pasal yang dirancang di ruang tertutup untuk kepentingan elit tertentu.
GAKORPAN menawarkan reformasi sistemik melalui empat pilar utama:
– Reformasi Pendanaan Politik: Akar korupsi adalah biaya politik yang mahal. Solusinya adalah pendanaan partai oleh negara (state-funded) disertai audit ketat, larangan donasi skala besar dari korporasi, serta transparansi aliran dana secara real-time melalui dashboard digital sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008.
– UU Perampasan Aset & Pembuktian Terbalik: Pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar wajib membuktikan asal-usul hartanya. Jika gagal, negara berhak merampas aset tersebut. Tujuannya adalah memiskinkan koruptor agar kehilangan kekuatan ekonomi untuk mengintervensi hukum.
– Digitalisasi Birokrasi & Meritokrasi: Menghapus peran “orang dalam” dengan sistem perizinan berbasis algoritma (rule-based system). Selain itu, diterapkan kebijakan Revolving Door yang melarang pejabat merangkap jabatan atau memiliki saham aktif di sektor yang berhubungan dengan wewenangnya.
– Independensi Media & Perlindungan Whistleblower: Melarang monopoli media oleh elit politik dan menjamin keamanan total serta insentif bagi informan yang berani membongkar kejahatan kerah putih.
Membangun negara tanpa oligarki bukanlah utopia, melainkan pilihan kepemimpinan yang amanah.
Aktivis anti-rasuah Marcel Gerungan dan Aco Yusran Abdullah menambahkan bahwa sistem yang baik adalah sistem yang mampu membuat “iblis” sekalipun tidak berkutik.
Sudah saatnya kita berhenti hanya menunggu sosok “Ratu Adil” dan mulai membangun sistem peradilan yang konstruktif dan anti-sogok.
Salam Tahun Baru 2026. GAKORPAN mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas, Macan Asia. Merdeka!
Sumber: DPP GAKORPAN
