JAKARTA,
DPP Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN) menggelar Forum Diskusi Kebangsaan yang menyoroti krisis kemanusiaan dan infrastruktur di Desa Bulak Barat, Kecamatan Sawangan, Depok.
Diskusi yang dihadiri oleh 500 peserta dari kalangan aktivis lingkungan, tokoh nasional, dan praktisi hukum ini dilaksanakan di Kantor Hukum & Pers, Cirendeu, Depok.
Ketua Umum DPP GAKORPAN, Dr. Bernard BB. Siagian, S.H., M.A., KP., menyatakan bahwa warga Desa Bulak Barat telah menderita selama tiga tahun akibat banjir kronis yang belum tertangani oleh Pemerintah Kota Depok.
Kondisi ini memaksa warga menggunakan rakit bambu (getek) untuk mobilisasi harian karena akses jalan terendam hingga ketinggian satu meter.
Selain melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan, genangan air yang menetap telah memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa wabah demam berdarah (DBD), penyakit kulit, dan diare.
“Masalah ini bersumber dari tata kelola infrastruktur yang buruk. Jebolnya tembok TPS lingkungan di wilayah tersebut menjadi pemicu utama yang hingga kini dibiarkan tanpa perbaikan nyata oleh Dinas PUPR Kota Depok,” ujar aktivis hukum dan HAM, Ricky Soares.
Tuntutan kepada Pemerintah Pusat
Mengingat lambatnya respons dari pemerintah daerah, DPP GAKORPAN melalui forum ini menyampaikan poin-poin tuntutan utama:
– Intervensi Presiden RI: Memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung lokasi terdampak di Sawangan, Depok, guna memastikan keadilan bagi warga.
– Aksi Nyata Gubernur Jawa Barat: Mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera turun tangan dalam penyelesaian teknis infrastruktur dan sanitasi wilayah penyangga ibu kota.
– Audit Kinerja DPRD Depok: Mengkritik kurangnya kepedulian anggota legislatif setempat terhadap permasalahan krusial di daerah pilihannya.
Merujuk pada peringatan BMKG mengenai puncak curah hujan pada Januari hingga Februari 2026, Dr. Bernard menegaskan bahwa Desa Bulak Barat kini berada dalam ancaman bencana yang lebih besar jika langkah mitigasi tidak segera diambil.
Beliau menekankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada bencana di luar pulau, namun juga memperhatikan wilayah penyangga Jakarta yang kondisinya kian memprihatinkan.
Diskusi ditutup dengan doa bersama untuk kerukunan bangsa yang dipimpin oleh Ustad Aco Yusran, S.H., S.K.M., dengan harapan terciptanya Indonesia yang adil dan sejahtera selaras dengan semangat Astacita menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber : Dr. Bernard Siagian, S.H