
TANGGAMUS, Thewasesanews.com – Dugaan pungutan di SDN 1 Sidomulyo Tanggamus menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kabupaten Tanggamus setelah muncul informasi mengenai pengumpulan dana dari wali murid pada 2025 dan 2026.
Ketua LSM KCBI Tanggamus, Iriadi, menyebut berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, wali murid dimintai dana sebesar Rp150.000 pada 2025 dan Rp160.000 pada 2026.
Iriadi mempertanyakan mekanisme penentuan nominal tersebut dan menilai perlu ada penjelasan yang transparan mengenai dasar pengumpulan, sifat pembayaran, serta penggunaan dana yang dihimpun dari wali murid.

“Kami menerima banyak keluhan dari wali murid yang merasa tertekan. Angka Rp150 ribu dan Rp160 ribu itu ditentukan secara sepihak, bukan sumbangan sukarela. Ini jelas pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan di dunia pendidikan kita,” kata Iriadi dalam bahan keterangan yang diterima redaksi.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian LSM KCBI terhadap praktik pengumpulan dana yang menjadi sorotan. Penentuan apakah kegiatan tersebut merupakan pungutan yang melanggar ketentuan memerlukan pemeriksaan berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Kepala SDN 1 Sidomulyo, Siswanto, sebelumnya juga telah memberikan penjelasan terkait penggunaan dana tersebut saat dikonfirmasi pada Senin (2/11/2026).
Menurut keterangan Siswanto yang dikutip dalam bahan informasi, dana tersebut berkaitan dengan pembangunan pagar lapangan yang ditujukan untuk mendukung keamanan lingkungan sekolah.
Siswanto juga memberikan penjelasan mengenai adanya biaya Rp50.000 untuk pengadaan sampul rapor. Terkait teknis dan penentuan nominal pengumpulan dana, pihak sekolah mengaitkannya dengan Komite Sekolah.
Persoalan yang kemudian menjadi perhatian adalah apakah pengumpulan dana tersebut memenuhi karakteristik sumbangan yang bersifat sukarela atau termasuk pungutan yang bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah membedakan antara pungutan dan sumbangan pendidikan.
Dalam peraturan tersebut, pungutan pendidikan didefinisikan sebagai penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
Sedangkan sumbangan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali, masyarakat, maupun lembaga yang dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat.
Atas dasar perbedaan karakter tersebut, mekanisme pengumpulan dana di SDN 1 Sidomulyo menjadi salah satu hal yang menurut LSM KCBI perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Iriadi mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pemeriksaan secara transparan terhadap persoalan tersebut.
LSM KCBI Tanggamus juga mendorong Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk mencermati mekanisme pengumpulan serta penggunaan dana agar terdapat kejelasan bagi wali murid maupun pihak sekolah.
Selain itu, Iriadi menyebut pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila dinilai terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tanggamus, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan untuk segera mengaudit SDN 1 Sidomulyo. Jangan sampai fasilitas sekolah dijadikan alasan untuk memeras wali murid. Jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang, oknum yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum,” ujar Iriadi.
Pernyataan mengenai dugaan penyalahgunaan tersebut merupakan desakan dan penilaian LSM KCBI. Sampai terdapat hasil pemeriksaan dari instansi berwenang, tidak dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana ataupun pelanggaran oleh pihak tertentu.
Dalam persoalan pengumpulan dana pendidikan, transparansi mengenai dasar kegiatan, mekanisme persetujuan, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban menjadi hal penting untuk memberikan kepastian kepada orang tua dan wali murid.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat satuan pendidikan bernama SD Negeri 1 Sidomulyo berada di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
LSM KCBI menyatakan akan terus mengawal persoalan pengumpulan dana tersebut dan meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
The Wasesa News tetap membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi kepada pihak SDN 1 Sidomulyo, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Inspektorat, wali murid, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Setiap keterangan tambahan dari pihak terkait akan menjadi bagian penting untuk memperbarui pemberitaan secara berimbang dan memastikan masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Narasumber: Iriadi Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kabupaten Tanggamus.
Pihak yang Telah Memberikan Penjelasan: Siswanto
Kepala SDN 1 Sidomulyo, berdasarkan bahan hasil konfirmasi yang diterima redaksi.
Dokumen Rujukan: Bahan hasil investigasi dan keterangan LSM KCBI Kabupaten Tanggamus mengenai pengumpulan dana di SDN 1 Sidomulyo.
Bahan Pendukung: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.








