BOGOR, Thewasesanews.com – Penanganan dugaan penipuan di Bogor yang disebut menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, S.H., M.M., dipertanyakan Ketua BPI KPNPA RI Bogor sekaligus Ketua PETISI 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto.
Sorotan tersebut disampaikan Rizwan setelah mencermati dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Satreskrim Polres Bogor Nomor B/162/XII/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima redaksi. Dokumen tersebut berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana disebut dalam Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan keterangan Rizwan, perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang dibuat seseorang bernama Lily pada 27 April 2018. Sementara dugaan peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Desember 2012.
Rentang waktu antara dugaan peristiwa, laporan polisi, hingga terbitnya SPDP pada Desember 2024 menjadi salah satu hal yang dipertanyakan Rizwan.
“Kami mempertanyakan mengapa laporan yang dibuat sejak 2018, dengan dugaan peristiwa pada 2012, baru memasuki tahap penyidikan pada Desember 2024. Penegakan hukum harus profesional, transparan, dan tidak boleh tebang pilih,” kata Rizwan melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Rizwan meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, informasi mengenai tahapan penanganan diperlukan untuk memberikan kejelasan dan menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan objektif tanpa dipengaruhi kedudukan maupun latar belakang pihak-pihak yang namanya berkaitan dengan suatu perkara.
Rizwan turut mendorong Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor untuk mencermati persoalan tersebut sesuai tugas, kewenangan, dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“BPI KPNPA RI Bogor bersama PETISI 26 akan mengawal perkembangan perkara ini. Kami ingin memastikan proses hukum berjalan secara objektif, tanpa intervensi kekuasaan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Rizwan menilai transparansi perkembangan penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Meski demikian, keberadaan SPDP maupun proses penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
The Wasesa News juga menegaskan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati dalam pemberitaan ini. Informasi mengenai status maupun perkembangan perkara harus merujuk pada dokumen, keterangan resmi aparat penegak hukum, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu laporan kepolisian juga dapat menggunakan kanal informasi perkembangan perkara yang disediakan Kepolisian sesuai persyaratan akses dan data perkara yang diperlukan.
Hingga naskah ini disusun, The Wasesa News belum memperoleh keterangan atau klarifikasi resmi dari Polres Bogor maupun Beben Suhendar mengenai sorotan yang disampaikan Rizwan Riswanto dalam bahan informasi yang diterima redaksi.
The Wasesa News membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi kepada Polres Bogor, Beben Suhendar, pelapor, maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang dan profesional.
Narasumber: Rizwan Riswanto
Ketua BPI KPNPA RI Bogor dan Ketua PETISI 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu.
Dokumen Rujukan: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Satreskrim Polres Bogor Nomor B/162/XII/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024, berdasarkan dokumen yang diterima redaksi The Wasesa News.
Bahan Pendukung: Keterangan Rizwan Riswanto yang diterima redaksi melalui pesan WhatsApp pada 10 November 2026.
