ACEH,
Dugaan serangan terstruktur terhadap reputasi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh kini kembali menjadi perhatian publik, setelah pengamat media Nasruddin mengungkapkan adanya indikasi pergerakan buzzer bayaran yang bekerja secara sistematis melalui berbagai platform media dan media sosial.
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan pola penyebaran informasi yang cenderung tendensius, berulang, dan terkoordinasi.
Narasi yang dibangun tidak lagi fokus pada kritik kebijakan atau kinerja pemerintahan, melainkan lebih menitikberatkan pada serangan terhadap aspek pribadi yang berpotensi merusak reputasi serta kepercayaan publik terhadap pejabat tersebut.
“Serangan yang dilakukan melalui buzzer bayaran bukan lagi kritik yang sehat, melainkan upaya sistematis untuk merusak reputasi dan menggiring opini publik. Praktik seperti ini berpotensi mencederai demokrasi serta menyesatkan masyarakat dalam menerima informasi yang objektif,” ujar Nyak Dhien Gajah.
Nasruddin menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas buzzer bayaran tersebut.
Data bersumber dari penelusuran aktivitas digital, pola distribusi informasi, serta keterkaitan antar akun yang memiliki kesamaan pola komunikasi dan narasi yang disebarkan.
Menurut dia, penggunaan buzzer bayaran untuk kepentingan tertentu dapat merusak ekosistem demokrasi dan kebebasan pers yang sehat.
Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi serta mengedepankan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan konten di ruang publik.
Lebih lanjut, ia berharap aparat penegak hukum dan lembaga terkait dapat menindaklanjuti dugaan praktik tersebut apabila ditemukan pelanggaran hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas ruang informasi di Aceh.