JAKARTA,
Harapan tinggi seringkali digantungkan pada selembar ijazah. Selama belasan tahun, orang tua rela menjual aset hingga terlilit utang demi satu kalimat sakral: “Asal anak saya sarjana.”
Namun, realita di lapangan justru menyuguhkan pemandangan kontras. Ribuan lulusan perguruan tinggi kini terjebak dalam labirin pengangguran yang sistematis.
Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan menuju kesejahteraan, kini lebih tampak sebagai “cara halus untuk menunda pengangguran.”
Fenomena ini bukan sekadar kegagalan individu dalam bersaing, melainkan bukti nyata ketimpangan antara sistem pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja.
Sistem yang Menjual Harapan Palsu
Masalah utama terletak pada kurikulum yang seolah-olah hanya mencetak angka kelulusan tanpa mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja. Kampus tumbuh menjamur lebih cepat daripada industri, menghasilkan suplai tenaga kerja yang jauh melampaui permintaan.
Negara tampak bangga dengan statistik kelulusan, namun seolah ‘cuci tangan’ ketika para sarjana ini berhadapan dengan dunia nyata tanpa pelampung ekonomi.
Keadilan Ekonomi vs Industri Ijazah
Jika kemampuan kalah oleh relasi dan kerja butuh “orang dalam,” maka untuk apa skripsi dan wisuda dirayakan? Ijazah lebih mudah diproduksi daripada keadilan ekonomi.
Selama pendidikan hanya dijadikan bisnis formalitas tanpa integrasi riil dengan sektor produktif, maka pengangguran intelektual akan terus diproduksi secara resmi oleh sistem.
Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berhenti memelihara harapan palsu. Sudah saatnya ada langkah konkret untuk menyinkronkan output pendidikan dengan peluang nyata, agar belasan tahun sekolah tidak berakhir dalam kesunyian bangku pengangguran.
