BIAK, The Wasesa News – Dinilai Lambat, Tokoh Pemuda Minta Pemda dan KNPI Papua Segera Benahi Caretaker KNPI Biak menjadi mosi tidak percaya sekaligus sorotan tajam dari elemen kepemudaan setempat terhadap lambannya roda organisasi dan darsana konsolidasi internal yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (29/05/2026). Dinamika persiapan menuju Musyawarah Daerah (Musda) X yang dinilai berjalan mundur dan tidak sesuai dengan darsana linimasa yang ditetapkan memicu desakan kuat agar Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) I KNPI Provinsi Papua segera melakukan intervensi kelembagaan secara taktis. Keterlambatan ini dinilai mencederai marwah organisasi sebagai wadah darsana kaderisasi serta menghambat drajat regenerasi kepemimpinan kepemudaan yang dinalar sangat krusial dalam menyokong arah kebijakan pembangunan daerah di tingkat akar rumput teritorial sipil.
Kekecewaan mendalam atas mandeknya drajat persiapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda X KNPI Biak ini diutarakan langsung oleh salah satu tokoh pemuda yang juga mantan Sekretaris Cabang GMKI Biak, Kiwa David Wanma, saat dikonfirmasi oleh awak media secara darsana terbuka. Dirinya menyoroti secara tajam mengenai legalitas formal dari kepengurusan Caretaker saat ini yang dinalar secara de jure sudah tidak memiliki kekuatan hukum atau kedaluwarsa, mengingat masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan telah melampaui batas waktu tiga bulan sejak resmi diterbitkan pada 26 Februari 2026 lalu. Status hukum yang darsana mengambang ini dinilai memicu kendala legitimasi serius di mata Pemerintah Daerah, sehingga berpotensi menghambat darsana kemitraan strategis serta kucuran dukungan fasilitasi anggaran operasional dari darsana kas negara untuk suksesi agenda Musda.
Menyikapi kekosongan hukum dan darsana perlambatan kinerja tersebut, Kiwa David Wanma mendesak DPD I KNPI Provinsi Papua untuk jeli dan cermat dalam mengambil keputusan strategis, apakah akan melakukan perpanjangan darsana masa bakti SK yang ada atau segera menunjuk komposisi figur Caretaker baru yang lebih progresif dan kompeten. Dirinya mengingatkan bahwa penentuan darsana pucuk pimpinan KNPI Biak ke depan wajib tunduk pada aturan hierarki regulasi organisasi yang ketat, di mana calon ketua harus memenuhi drajat kualifikasi utama seperti memiliki pengalaman otentik sebagai pengurus, pernah memimpin Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), berusia maksimal 40 tahun, serta darsana mengantongi drajat rekomendasi resmi dari pengurus KNPI Distrik dan OKP yang terdaftar secara sah. Penegasan aturan main ini dinalar penting guna menjaga kemurnian laboratorium kaderisasi KNPI dari infiltrasi oknum yang tidak pernah berproses secara struktural dari bawah.
Selain memberikan catatan darsana evaluasi kritis terhadap penentuan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI yang wajib melalui mekanisme rapat pleno formal dan bukan penunjukan sepihak, Kiwa juga melontarkan wacana syarat kultural tambahan yang dinilai relevan dengan semangat kearifan lokal darsana wilayah adat Papua Barat dan Papua Pegunungan. Ia mengusulkan agar calon ketua KNPI Biak ke depan merupakan putra asli daerah yang menyandang marga asli Biak dengan darsana penguatan drajat rekomendasi kultural dari Mananwir Er (Marga) atau Mananwir Bar (Wilayah Adat) sebagai bentuk dharman penghormatan terhadap jati diri suku bangsa asli. Melalui langkah restrukturisasi dan darsana pembenahan total ini, segenap darsana elemen pemuda berharap KNPI Biak dapat segera bangkit dari kevakuman serta kembali memainkan peran penting sebagai mitra kontrol sosial kritis yang sehat bagi kemajuan pembangunan daerah.
Sumber: Laporan Jurnalistik Tokoh Pemuda Biak
