
JAKARTA, Thewasesanews.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui penandatanganan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Penetapan tersebut diputuskan setelah melewati rangkaian pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta guna menyeimbangkan penguatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.
Besaran UMP DKI Jakarta 2027 yang ditetapkan tersebut meningkat Rp407.065 atau setara 7,1 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876. Laju kenaikan persentase pada tahun 2027 ini juga lebih tinggi ketimbang kenaikan tahun 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.
Pramono menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Ia menegaskan bahwa perumusan regulasi upah minimum tersebut ditempuh melalui proses dialog bersama unsur tripartit terkait di Jakarta sebelum tenggat waktu penetapan nasional.
Dalam pernyataannya di Jakarta Pusat, Pramono menekankan bahwa penetapan UMP 2027 tidak semata-mata bertumpu pada besaran nominal. Pemerintah daerah berupaya menjaga daya beli para pekerja di tengah dinamika biaya hidup perkotaan tanpa mengabaikan daya tahan serta kapasitas usaha para pelaku industri dan bisnis.
Angka Rp6.136.941 yang tertuang dalam keputusan gubernur tersebut sejalan dengan usulan dari unsur pemerintah di dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Sementara itu, usulan alternatif yang diajukan oleh unsur serikat pekerja maupun pengusaha tidak dipilih dalam keputusan akhir tersebut.
Baca Juga: Ikuti Berita Terbaru Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Kebijakan Publik di The Wasesa News
Pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 sebelumnya berlangsung cukup dinamis di tingkat Dewan Pengupahan. Berbagai indikator ekonomi daerah, kebutuhan hidup layak, serta kondisi sektor usaha menjadi bahan pertimbangan sebelum akhirnya dituangkan ke dalam Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026.
Pramono turut mengapresiasi rampungnya proses penetapan UMP yang dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, komunikasi yang terjaga antara Pemprov DKI Jakarta, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha menjadi faktor penting agar kebijakan pengupahan dapat dipahami sebagai langkah yang terukur.
Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikan 7,1 persen pada UMP 2027 melampaui laju kenaikan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 6,1 persen. Tambahan selisih nominal sebesar Rp407.065 per bulan diharapkan memberi ruang penyesuaian finansial bagi pekerja penerima upah minimum di Jakarta saat mulai diberlakukan pada tahun 2027.
Dari perspektif dunia usaha, penyesuaian upah minimum tahunan senantiasa menjadi perhatian karena bersinggungan langsung dengan struktur biaya operasional perusahaan. Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap memerhatikan keberlangsungan usaha agar iklim investasi serta penyerapan lapangan kerja di Jakarta tetap tumbuh sehat.
Secara historis, besaran UMP DKI Jakarta terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan ekonomi dan ketentuan ketenagakerjaan. Meskipun kenaikan 7,1 persen tergolong lebih tinggi dibandingkan tahun 2026, catatan historis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan lonjakan persentase tertinggi pernah terjadi pada masa lalu, seperti pada tahun 2000 yang mencapai 49,03 persen.
Penandatanganan Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum serta acuan resmi bagi pemberi kerja dan pekerja di DKI Jakarta menjelang tahun anggaran serta kalender kerja 2027. Seluruh pemangku kepentingan kini memiliki rujukan standar upah minimum bulanan yang jelas di wilayah administratif DKI Jakarta.
Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap stabilitas hubungan industrial di Ibu Kota tetap terpelihara. Sinergi antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha dipandang sebagai tumpuan utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah sepanjang tahun 2027.
Untuk informasi resmi terkait kebijakan ketenagakerjaan, statistik ekonomi daerah, serta layanan pemerintahan provinsi, rujukan dapat diakses melalui Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Portal Resmi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Narasumber & Penetapan: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta Pusat pada Jumat (20/11/2026).
Data & Angka Utama: UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 (naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 yang naik 6,1 persen), usulan unsur pemerintah di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, serta data historis BPS DKI Jakarta (termasuk lonjakan 49,03 persen pada tahun 2000).
Konteks Kebijakan: Pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, keseimbangan daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum ketenagakerjaan menjelang tahun 2027.








