
TANGERANG, Thewasesanews.com — Proyek pembangunan Indomaret di Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam warga dan pegiat kontrol sosial setelah progres fisiknya diketahui telah mencapai sekitar 75 persen tanpa dilengkapi papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi proyek, Kamis (19/11/2026). Ketiadaan dokumen keterbukaan perizinan tersebut memicu tanda tanya besar mengenai legalitas pendirian gerai ritel modern serta potensi kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perizinan bangunan.
Berdasarkan pantauan lapangan dan dokumentasi visual yang diterima redaksi, struktur utama bangunan komersial tersebut sudah berdiri kokoh di tepi jalan desa. Dinding bangunan telah tersusun rapi menggunakan bata ringan jenis hebel putih, bagian fasad atas sudah dicor beton untuk dudukan papan nama gerai, serta tiga unit pintu rolling door berwarna krem telah terpasang pada bagian depan bangunan.
Ironisnya, di tengah laju pekerjaan konstruksi yang nyaris rampung tersebut, tidak ditemukan satu pun papan informasi PBG maupun tanda bukti perizinan berusaha yang terpasang di area proyek. Padahal, sebagai bangunan gedung fungsi usaha ritel komersial, setiap pengembang maupun pemilik proyek wajib mengantongi PBG sebelum memulai kegiatan konstruksi fisik serta menampilkannya secara terbuka agar dapat diawasi publik.
Ketertutupan informasi perizinan ini langsung mengundang reaksi kritis dari tokoh pemuda setempat, Bang Sodik. Ia menilai kemajuan fisik bangunan yang sudah menyentuh angka 75 persen tanpa kejelasan legalitas merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi tata kelola pembangunan di wilayah Desa Kiara Payung.
“Pembangunan sudah 75 persen, tapi perizinannya masih meragukan. Foto ini buktinya, bangunan sudah mau jadi, tapi papan izinnya mana? Pelaksananya mana? Kita konfirmasi tidak bisa dihubungi,” ujar Bang Sodik kepada tim media.
Bang Sodik menegaskan bahwa elemen pemuda dan masyarakat Desa Kiara Payung pada dasarnya tidak bersikap antipati terhadap masuknya investasi maupun kehadiran ritel modern yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas usaha skala besar wajib tunduk pada koridor hukum daerah agar tidak menciptakan preseden buruk bagi ketertiban administrasi pembangunan.
“Kami dukung pembangunan, tapi jangan sampai pembangunan berjalan tapi izinnya tidak jelas. Kami minta transparansi. Tunjukkan izinnya, pasang papan izinnya, biar masyarakat tenang,” tegas Bang Sodik.
Upaya penelusuran dan konfirmasi yang dilakukan awak media di lapangan pun menemui jalan buntu. Saat tim media menyambangi lokasi konstruksi untuk meminta penjelasan teknis, pihak pelaksana lapangan tidak berada di tempat, sementara upaya komunikasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp tidak kunjung direspons.
Sikap bungkam serupa juga ditunjukkan oleh Kepala Desa Kiara Payung, Mudarib. Sejumlah pesan konfirmasi yang dikirimkan awak media melalui aplikasi WhatsApp terkait sejauh mana pengetahuan dan rekomendasi pemerintah desa atas pendirian bangunan minimarket tersebut belum mendapatkan balasan hingga berita ini disusun.
Kondisi tertutupnya akses informasi dari pihak pelaksana proyek maupun pemerintah desa setempat memunculkan spekulasi di tengah warga mengenai pihak mana yang memberikan lampu hijau atas berjalannya konstruksi bangunan komersial tersebut. Masyarakat mempertanyakan apakah proyek ritel tersebut telah mengantongi persetujuan teknis dan retribusi daerah yang sah atau justru nekat membangun terlebih dahulu sebelum mengurus kelengkapan izin.
Baca Juga: Ikuti Berita Terbaru dan Liputan Investigasi Perizinan serta Tata Ruang di The Wasesa News
Secara normatif, kewajiban kepemilikan PBG sebelum pelaksanaan konstruksi diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta diperinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Dalam ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021 ditegaskan bahwa setiap pemilik bangunan gedung wajib memiliki PBG sebelum memulai pelaksanaan konstruksi, dan pelanggaran terhadap ketentuan teknis maupun administratif bangunan gedung dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, hingga perintah pembongkaran bangunan. Selain itu, pendirian gerai toko swalayan juga terikat pada ketentuan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Bangunan Gedung dan Ketertiban Umum.
Berangkat dari temuan lapangan dan ketentuan regulasi tersebut, masyarakat Desa Kiara Payung mendesak Pemerintah Desa Kiara Payung, Pemerintah Kecamatan Pakuhaji, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang untuk segera turun ke lokasi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan proyek tersebut.
Warga meminta aparat penegak peraturan daerah bertindak tegas dan tidak melakukan pembiaran apabila terbukti proyek minimarket tersebut belum mengantongi PBG maupun izin operasional toko modern yang dipersyaratkan. Penghentian sementara aktivitas konstruksi dinilai sebagai langkah paling tepat hingga seluruh kewajiban perizinan dan retribusi daerah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga naskah ini diterbitkan, redaksi masih terus membuka ruang hak jawab dan berupaya menghubungi manajemen pengelola ritel, pelaksana proyek, Pemerintah Desa Kiara Payung, serta unsur pimpinan Kecamatan Pakuhaji guna menghadirkan informasi yang berimbang dan akurat bagi publik.
Untuk informasi resmi terkait regulasi perizinan berusaha dan bangunan gedung, rujukan dapat diakses melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian PUPR serta Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Narasumber: Tokoh Pemuda Desa Kiara Payung, Bang Sodik, serta pantauan lapangan tim media di Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang (Kamis, 19 November 2026).
Pihak Terkait Konfirmasi: Pelaksana proyek pembangunan gerai Indomaret Desa Kiara Payung dan Kepala Desa Kiara Payung, Mudarib.
Rujukan Regulasi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.








