Polres Metro Jakarta Pusat.

Dr. I Made Subagio Penuhi Panggilan Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, Dorong Penanganan Perkara Objektif dan Berkeadilan

Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. hadir memenuhi panggilan klarifikasi Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat sebagai kuasa hukum sekaligus pelapor yang memperjuangkan kepentingan hukum kliennya.

JAKARTA, Thewasesanews.com — Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. secara resmi memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat. Kehadiran figur hukum senior tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum sekaligus pelapor yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan hukum kliennya.

Polres Metro Jakarta Pusat.
Fitri Susanti saat berada di depan ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangkaian agenda penanganan perkara hukum, Rabu (18/11/2026). (Foto: Dok. The Wasesa News)

​Langkah memenuhi panggilan ini merupakan wujud nyata sikap kooperatif terhadap proses penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan sebelumnya. Dalam agenda pemeriksaan klarifikasi tersebut, pihak pelapor telah menyampaikan keterangan komprehensif serta menyerahkan berbagai dokumen dan informasi pendukung yang dinilai relevan guna membantu penyidik dalam merangkai peristiwa hukum secara utuh.

​Dr. I Made Subagio menegaskan bahwa sebuah laporan pidana tidak sepatutnya hanya dipandang sebatas urusan administratif penerimaan pengaduan. Lebih dari itu, laporan tersebut merupakan instrumen awal negara dalam memberikan perlindungan hukum, rasa aman, dan kepastian yang berkeadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti secara profesional, objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

​“Pemenuhan panggilan penyidik adalah bentuk penghormatan mutlak terhadap hukum. Kami menyerahkan seluruh penilaian fakta dan alat bukti kepada penyidik sesuai kewenangannya, namun prosesnya perlu berjalan sungguh-sungguh, transparan, serta memberi kepastian hukum bagi pelapor maupun pihak yang dilaporkan,” ujar Dr. I Made Subagio di Mapolres Metro Jakarta Pusat.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh rangkaian penanganan perkara harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, pelapor berhak memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara secara patut; namun di sisi lain, hak-hak pihak yang dilaporkan tetap wajib dihormati melalui penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

​Baca Juga: Komitmen Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Peradilan Indonesia

​Menurut Dr. I Made Subagio, masyarakat luas perlu memahami secara bijak bahwa sebuah laporan polisi bukanlah vonis hukum terhadap pihak mana pun. Penentuan ada atau tidaknya unsur peristiwa pidana harus senantiasa didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif, analisis keterangan para pihak, kesaksian saksi-saksi, keabsahan dokumen, serta kecukupan alat bukti lain yang sah menurut hukum positif.

​Ia pun berpesan agar penyelesaian sengketa atau persoalan hukum tidak ditempuh melalui cara-cara yang mencederai keadilan, seperti tekanan, intimidasi, maupun upaya penghakiman sepihak di ruang publik atau media sosial.

​“Jangan sampai sengketa atau persoalan hukum diselesaikan dengan tekanan, intimidasi, maupun penghakiman di media sosial. Negara menyediakan mekanisme penyelidikan dan penyidikan agar setiap persoalan diuji dengan fakta, bukan semata asumsi,” tambahnya.

Melalui langkah hukum yang transparan ini, pihak klien berharap proses penanganan perkara dapat berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel hingga memberikan kejelasan hukum yang berkeadilan. Seluruh pihak yang terlibat juga diminta untuk kooperatif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sembari menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi validitasnya agar tidak berpotensi membentuk opini publik yang menyesatkan atau merugikan pihak tertentu.

​Untuk informasi dan pemantauan lebih lanjut mengenai regulasi penegakan hukum acara pidana serta pelayanan pengaduan masyarakat, Anda dapat merujuk pada ketentuan resmi di Laman Resmi Kepolisian Republik Indonesia serta portal pelayanan hukum terpadu pada Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Narasumber Utama: Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. (Kuasa Hukum dan Pelapor).


​Konteks Peristiwa: Pemenuhan panggilan klarifikasi dan penyampaian dokumen perkara di Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat.


​Landasan Normatif: Prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana nasional.

Avatar photo
Dian Pramudja

Leave a Reply