Kab. Bogor, Thewasesanews.com – Tambang Ilegal di Area PT Antam Pongkor tepatnya di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Jaya (DPP FWJ) Indonesia terkait dugaan beroperasinya sejumlah lubang galian meski telah dipasangi garis polisi, Sabtu (14/11/2026).
Fenomena maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Pongkor tersebut dinilai telah memicu polemik berkepanjangan serta mengancam keamanan kawasan konsesi pertambangan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor.
Berdasarkan rilis resmi DPP FWJ Indonesia yang diterima redaksi pada Sabtu (14/11/2026), praktik penambangan liar yang dilakukan oleh para penambang ilegal atau yang diistilahkan warga setempat sebagai “gurandil” disebut telah merambah hingga masuk ke dalam area operasional perusahaan pelat merah tersebut.
Tim investigasi FWJ Indonesia Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Bogor dalam laporannya mengindikasikan bahwa aktivitas pengambilan material emas secara ilegal di kawasan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.
Berdasarkan penelusuran lapangan serta keterangan dari sejumlah narasumber yang dihimpun tim investigasi, muncul dugaan adanya keterlibatan pemodal maupun koordinator lapangan berinisial Haji PDR yang disebut-sebut beraktivitas di area konsesi PT Antam pada titik Level 701.
Padahal, menurut data yang dihimpun FWJ Indonesia, sekitar sepuluh lubang tambang emas tanpa izin di kawasan tersebut sebelumnya telah dilakukan penutupan dan pemasangan garis polisi (police line) oleh jajaran Polda Jawa Barat sejak Juli 2026.
Namun, berdasarkan keterangan sumber lapangan yang dikutip dalam rilis tersebut, aktivitas penggalian dan produksi emas di salah satu titik yang dikaitkan dengan pihak berinisial Haji PDR diduga masih terus berjalan kendati garis pembatas kepolisian terpasang di sekitar area lubang.
“Dia dikenal sebagai pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT Antam, bahkan ada indikasi kuat ia juga mengoordinasi para penambang yang masuk ke Level 701 PT Antam melalui lubang tikus di wilayah Blok Cikuya Pabangbon, Desa Malasari, dengan nilai setoran yang fantastis,” ungkap salah seorang warga Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dalam keterangannya kepada tim investigasi pada Kamis (12/11/2026).
Selain dugaan pengabaian garis polisi, narasumber lapangan tersebut juga menyampaikan informasi adanya dugaan keterlibatan atau perlindungan dari oknum perwira tinggi berpangkat bintang satu di lingkungan kepolisian wilayah Jawa Barat di balik kelancaran aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Ketika tim lapangan FWJ Indonesia melakukan pemantauan langsung ke titik lokasi yang dimaksud, ditemukan indikasi bahwa lubang tambang tersebut masih menunjukkan aktivitas produksi meskipun terbentang garis polisi di area mulut lubang.
Temuan lapangan tersebut memunculkan pertanyaan serius dari pihak FWJ Indonesia mengenai efektivitas penegakan hukum serta kemungkinan adanya intervensi oknum tertentu terhadap upaya penertiban tambang ilegal di Gunung Pongkor.
Menanggapi temuan dan laporan investigasi tersebut, Ketua Umum DPP FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang akrab disapa Opan, menyampaikan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan serta dugaan adanya oknum yang membentengi praktik pelanggaran hukum di sektor pertambangan.
Ia menilai bahwa keberanian para pelaku usaha tambang ilegal untuk tetap beroperasi di area yang telah disegel menunjukkan adanya pengabaian terhadap aturan perundang-undangan serta komitmen pemerintah pusat dalam memberantas mafia tambang.
“Miris melihatnya, mereka seakan berani mempermainkan hukum demi mengambil kekayaan bumi negara tanpa prosedur yang sah, padahal Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen untuk memberantas habis para mafia cukong tambang emas ilegal beserta pihak-pihak yang membekinginya,” tegas Mustofa Hadi Karya dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Opan, persoalan penambangan ilegal yang merambah aset vital BUMN di Gunung Pongkor tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai isu lokal tingkat kabupaten, melainkan telah menjadi persoalan serius berskala nasional yang merugikan keuangan negara.
Ia mendesak agar praktik perusakan lingkungan dan pengambilan sumber daya alam secara ilegal tersebut segera ditindak tegas tanpa pandang bulu, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum apabila terbukti memberikan perlindungan.
“Pihak-pihak yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut sebaiknya segera sadar dan mengembalikan hak negara, gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi serta jangan melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi, terlebih saat ini publik menantikan ketegasan sikap pimpinan Polri,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum FWJ Indonesia juga mengingatkan manajemen PT Antam Tbk UBPE Pongkor selaku pemegang hak kuasa pertambangan resmi di wilayah Gunung Pongkor untuk melakukan evaluasi dan pembersihan internal secara menyeluruh.
Langkah pengawasan internal tersebut dinilai penting guna memastikan tidak ada oknum pegawai maupun petugas pengamanan yang terindikasi bekerja sama atau membiarkan para penambang tanpa izin masuk ke area eksplorasi Level 701.
Opan menekankan bahwa negara harus hadir secara nyata menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dinikmati oleh segelintir kelompok secara melawan hukum.
Dalam konteks penegakan supremasi hukum, DPP FWJ Indonesia mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat seluruh pelaku maupun pemodal Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan sanksi pidana dan denda maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan siaran pers resmi Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Jaya (DPP FWJ) Indonesia yang diterima redaksi pada Sabtu (14/11/2026). Seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas penambangan tanpa izin, pengabaian garis polisi, penyebutan inisial pihak tertentu, maupun dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum merupakan keterangan dan pandangan resmi narasumber serta organisasi pelapor. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan membuka ruang Hak Jawab serta Hak Koreksi seluas-luasnya bagi Polda Jawa Barat, manajemen PT Antam Tbk UBPE Pongkor, maupun pihak terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Narasumber Utama: Mustofa Hadi Karya / Opan (Ketua Umum DPP Forum Wartawan Jaya Indonesia) dan Sumber Lapangan Warga Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Dokumen Rujukan: Siaran Pers Resmi DPP FWJ Indonesia terkait Investigasi Aktivitas PETI di Wilayah Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor (14 November 2026).
Regulasi Rujukan: Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
