BOGOR, Thewasesanews.com – LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kabupaten Bogor mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan terhadap dugaan rangkap jabatan yang dikaitkan dengan Asep Sutiana.
Ketua LSM KCBI Bogor, Agus Marpaung, menyebut Asep Sutiana saat ini diduga menjalankan sejumlah fungsi sekaligus, yakni sebagai Kepala SDN Cariu 03, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Cariu, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarwangi.
Sebagian informasi mengenai jabatan Asep dapat ditelusuri melalui sumber publik.
Data sekolah yang diperbarui pada November 2026 mencantumkan Asep Sutiana sebagai Kepala SD Negeri Cariu 03. Pemberitaan kegiatan pendidikan pada November 2025 juga mencatat Asep sebagai Ketua K3S Kecamatan Cariu.
https://daftarsekolah.net/sekolah/6809/sd-negeri-cariu-03
https://bandung.jabaronline.com/kkg-cariu-bogor-inisiasi-implementasi-pembelajaran-mendalam
Namun, hingga berita ini disusun, The Wasesa News belum menemukan sumber pemerintah terbuka yang dapat digunakan untuk memverifikasi secara independen bahwa Asep Sutiana masih menjabat sebagai Ketua BPD Desa Mekarwangi pada 12 November 2026.
Karena itu, posisi sebagai Ketua BPD dalam pemberitaan ini merupakan informasi yang disampaikan LSM KCBI dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Pemerintah Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, DPMD Kabupaten Bogor, atau instansi berwenang lainnya.
Ketua LSM KCBI Bogor Agus Marpaung meminta pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan tersebut berhenti sebagai perdebatan publik.
Menurut KCBI, pemeriksaan administratif diperlukan untuk memastikan apakah seluruh jabatan yang disebut memang masih aktif, bagaimana dasar pengangkatannya, serta apakah terdapat ketentuan yang membatasi atau menimbulkan konflik kepentingan.
KCBI juga mempertanyakan kemampuan pejabat menjalankan tanggung jawab secara optimal apabila pada waktu bersamaan memegang fungsi kepemimpinan sekolah, organisasi kepala sekolah, serta lembaga pemerintahan desa.
Sorotan tersebut tidak semestinya dijawab dengan asumsi.
Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki ruang untuk memeriksa dokumen pengangkatan, status kepegawaian, masa jabatan BPD, aturan daerah, uraian tugas, jam kerja, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.
“Yang kami minta sederhana, buka dan periksa dasar hukumnya secara transparan. Kalau memang seluruh jabatan itu dibenarkan oleh aturan, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau ditemukan ketidaksesuaian atau konflik kepentingan, instansi berwenang harus mengambil tindakan sesuai ketentuan,” kata Agus Marpaung, berdasarkan keterangan LSM KCBI yang diterima The Wasesa News.
Persoalan tersebut mempunyai dimensi hukum yang perlu ditempatkan secara hati-hati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis.
Pasal 26 Permendagri tersebut mengatur sejumlah larangan bagi anggota BPD.
Di antaranya, anggota BPD dilarang menyalahgunakan wewenang, merangkap sebagai kepala desa dan perangkat desa, merangkap sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, menjadi pelaksana proyek desa, menjadi pengurus partai politik, serta merangkap jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan itu penting dibaca secara tepat.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tidak secara eksplisit menyebut jabatan kepala sekolah sebagai salah satu jabatan yang otomatis dilarang dirangkap oleh anggota BPD dalam daftar tersebut.
https://docs.paralegal.id/PERMEN/PERMENDAGRI/2016/PERMENDAGRI-110-2016.pdf#:~:text=rangkap%20jabatan
Karena itu, The Wasesa News tidak menyimpulkan bahwa dugaan rangkap jabatan Asep Sutiana dengan sendirinya merupakan pelanggaran Permendagri.
Penilaian hukumnya membutuhkan pemeriksaan terhadap status kepegawaian yang bersangkutan, peraturan ASN, ketentuan pemerintah daerah, regulasi pendidikan, aturan BPD, serta aturan lain yang mungkin secara khusus mengatur jabatan tersebut.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah profesionalitas ASN apabila kepala sekolah yang dimaksud berstatus sebagai Pegawai ASN.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional sebagai bagian penting dari tata kelola ASN.
https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2400/undang-undang-nomor-20-tahun-2023
UU ASN juga diarahkan untuk membangun aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1139/undang-undang-nomor-20-tahun-2023
Namun prinsip profesionalitas ASN tersebut juga tidak boleh dipakai untuk secara otomatis menyatakan seseorang melanggar hukum hanya karena disebut memegang beberapa peran.
Instansi pembina kepegawaianlah yang perlu memeriksa apakah terdapat persoalan administratif, disiplin, konflik kepentingan, efektivitas pelaksanaan tugas, atau ketentuan lain yang relevan terhadap jabatan yang dijalankan.
KCBI karena itu mendesak Camat Cariu, DPMD Kabupaten Bogor, BKPSDM Kabupaten Bogor dan Inspektorat melakukan verifikasi secara menyeluruh.
Pemeriksaan, menurut KCBI, setidaknya perlu menjawab beberapa persoalan mendasar.
Apakah Asep Sutiana benar masih menjabat Ketua BPD Desa Mekarwangi?
Apakah yang bersangkutan berstatus ASN dan apa jabatan kepegawaiannya saat ini?
Apakah terdapat izin, persetujuan atau ketentuan administratif yang mengatur aktivitas di luar tugas kepala sekolah?
Apakah rangkap fungsi tersebut menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu pelaksanaan kewajiban pada salah satu jabatan?
Dan apakah terdapat peraturan daerah Kabupaten Bogor atau ketentuan kepegawaian lain yang secara spesifik mengatur keadaan tersebut?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar masalah tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa kepastian.
Jika hasil pemeriksaan menyatakan seluruh kedudukan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan, pemerintah daerah perlu menyampaikannya secara terbuka untuk melindungi reputasi pihak yang disorot.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian administratif atau pelanggaran aturan, langkah korektif perlu dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
KCBI menegaskan pengawasan terhadap aparatur dan lembaga desa harus diarahkan pada peningkatan tata kelola, bukan sekadar membangun tudingan terhadap individu.
BPD sendiri mempunyai fungsi pemerintahan desa dan memegang peran yang membutuhkan independensi, akuntabilitas, serta kemampuan menjalankan tugas secara efektif. Permendagri 110/2016 mencakup pengaturan mengenai keanggotaan, kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, pembinaan, serta pengawasan BPD.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/352574/permendagri-no-110-tahun-2016
Di sisi lain, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan dan kepemimpinan satuan pendidikan.
Karena itu, pertanyaan mengenai potensi benturan waktu, tanggung jawab, dan kepentingan merupakan persoalan administratif yang patut memperoleh penjelasan dari instansi berwenang.
Hingga berita ini disusun, The Wasesa News belum memperoleh tanggapan langsung dari Asep Sutiana mengenai informasi bahwa dirinya merangkap Ketua BPD Desa Mekarwangi.
Redaksi juga belum memperoleh hasil pemeriksaan resmi dari Camat Cariu, DPMD Kabupaten Bogor, BKPSDM Kabupaten Bogor, maupun Inspektorat Kabupaten Bogor yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum atau disiplin.
Karena itu, informasi mengenai dugaan rangkap jabatan tersebut tidak boleh dipahami sebagai putusan bahwa Asep Sutiana telah melakukan pelanggaran.
The Wasesa News membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Asep Sutiana, Pemerintah Desa Mekarwangi, Pemerintah Kecamatan Cariu, SDN Cariu 03, DPMD Kabupaten Bogor, BKPSDM Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor, serta pihak lain yang berkepentingan.
Hak jawab atau koreksi yang disertai dokumen, keputusan pengangkatan, peraturan, atau informasi resmi akan dimuat secara proporsional untuk melengkapi dan, bila diperlukan, memperbaiki pemberitaan ini.
Narasumber: Agus Marpaung
Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Bogor.
Pihak yang Dimintai Klarifikasi: Asep Sutiana.
Pemerintah Desa Mekarwangi.
Camat Cariu.
DPMD Kabupaten Bogor.
BKPSDM Kabupaten Bogor.
Inspektorat Kabupaten Bogor.
Dokumen Rujukan: Bahan informasi dan hasil penelusuran LSM KCBI Bogor mengenai dugaan rangkap jabatan yang dikaitkan dengan Asep Sutiana.
Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ketentuan lain mengenai kepegawaian, pendidikan, pemerintahan desa, dan peraturan daerah yang relevan setelah diverifikasi oleh instansi berwenang.
