HALMAHERA TENGAH, Thewasesanews.com – Wajah Dusun Dandi di Desa Sumber Sari, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, perlahan berubah setelah masyarakat mulai merasakan manfaat pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Halmahera Tengah Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil, S.IP., yang diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal lebih aman, sehat, dan layak dihuni.
Perubahan di Dusun Dandi terlihat dari kondisi permukiman warga yang secara bertahap mulai ditata melalui pembangunan rumah permanen.
Rumah-rumah sederhana yang sebelumnya menggunakan material papan dan atap daun sagu mulai berganti dengan bangunan permanen yang memiliki dinding lebih kokoh, atap yang lebih layak, serta penataan hunian yang lebih baik.
Pembangunan tersebut bukan proses yang berlangsung dalam waktu singkat.
Pada Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Publikasi resmi Pemkab Halmahera Tengah ketika itu mencatat terdapat 35 kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut. Pemerintah merencanakan pembangunan 35 unit rumah dan pada tahap yang ditinjau saat itu sebanyak 24 unit telah dibangun.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ikram Malan Sangadji menyebut kawasan tersebut sebagai Kampung Dandi. Pemerintah daerah juga menyampaikan rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat.
Pembangunan hunian menjadi penting karena rumah tidak semata-mata berfungsi sebagai bangunan tempat tinggal.
Hunian yang lebih layak juga berkaitan dengan keamanan keluarga, kesehatan lingkungan, kenyamanan anak-anak, serta kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah daerah karena itu tidak hanya diarahkan membangun unit rumah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar yang mendukung terbentuknya lingkungan permukiman yang lebih baik.
Dalam rencana pembangunan kawasan Dusun Dandi, pemerintah sebelumnya menyampaikan perhatian terhadap pembangunan akses jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk PAUD dan Posyandu.
Sejalan dengan perkembangan kawasan, masyarakat juga mulai menikmati berbagai fasilitas dasar seperti akses penerangan, jalan, dan kebutuhan air.
Kehadiran fasilitas tersebut menjadi pendukung penting agar pembangunan rumah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
Program Rumah Layak Huni sendiri merupakan salah satu program pembangunan yang dijalankan secara luas oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Publikasi resmi pemerintah daerah pada Mei 2026 mencatat sebanyak 2.906 unit Rumah Layak Huni telah dibangun melalui APBD sepanjang periode 2023–2026.
Pada peringatan Hari Jadi ke-36 Kabupaten Halmahera Tengah pada Oktober 2026, pemerintah daerah kemudian menyampaikan jumlah pembangunan Rumah Layak Huni telah mencapai lebih dari 3.000 unit.
Program tersebut diarahkan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang membutuhkan hunian lebih layak.
Rumah bantuan yang dibangun Pemkab Halmahera Tengah sebelumnya dijelaskan memiliki fasilitas dasar seperti dua kamar tidur, kamar mandi, lantai keramik, serta bagian bangunan yang telah diselesaikan agar dapat dihuni dengan lebih nyaman.
“Pemerintah daerah ingin masyarakat dapat tinggal di rumah yang nyaman, sehat, dan layak huni. Karena rumah yang baik akan memberikan semangat dan harapan baru bagi keluarga penerima,” ujar Bupati Ikram Malan Sangadji dalam penyerahan program Rumah Layak Huni sebelumnya.
Bagi masyarakat Dusun Dandi, pembangunan tersebut kini mulai menghadirkan perubahan yang dapat terlihat langsung pada lingkungan tempat tinggal.
Perubahan dari rumah sederhana menuju hunian permanen menjadi salah satu gambaran bagaimana pembangunan daerah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Namun pembangunan kawasan tidak selesai ketika rumah telah berdiri.
Keberlanjutan akses air bersih, listrik, jalan lingkungan, sanitasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemeliharaan fasilitas menjadi bagian berikutnya yang perlu terus diperhatikan agar kualitas kehidupan masyarakat meningkat secara menyeluruh.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan penerima program tetap melalui proses pendataan dan verifikasi sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Dalam pelaksanaan program RLH di wilayah lain, Pemkab Halmahera Tengah sebelumnya menyebut penerima manfaat melalui proses pendataan dan verifikasi pemerintah desa.
Pendekatan tersebut penting untuk menjaga ketepatan sasaran sekaligus memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada keluarga yang membutuhkan.
Perubahan Dusun Dandi memperlihatkan bahwa pembangunan permukiman bukan sekadar persoalan mengganti material rumah dari papan menjadi beton.
Ukuran manfaat akhirnya berada pada perubahan yang dirasakan keluarga setelah memperoleh hunian yang lebih aman dan layak, serta tersedianya fasilitas dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari.
Bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, perkembangan Dusun Dandi menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan program Rumah Layak Huni yang terus dijalankan di berbagai wilayah.
Sementara bagi masyarakat, rumah permanen yang mulai berdiri membawa harapan untuk menjalani kehidupan keluarga dalam lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
Pembangunan tersebut diharapkan terus diikuti peningkatan sarana dasar dan pelayanan publik sehingga perubahan yang berlangsung di Dusun Dandi tidak berhenti pada bentuk fisik rumah, tetapi berkembang menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Narasumber: Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Dokumen Rujukan: Dokumentasi perkembangan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Dusun Dandi, Desa Sumber Sari, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah.
Bahan Pendukung: Publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengenai pembangunan Rumah Layak Huni di Kampung Dandi serta realisasi Program RLH Kabupaten Halmahera Tengah periode 2023–2026.
