HALMAHERA TENGAH, Thewasesanews.com – Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah mulai memperluas pendataan dan pendaftaran masyarakat melalui Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 10 kecamatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemutakhiran data dan jangkauan program perlindungan sosial.
Hingga Kamis (12/11/2026), kegiatan pendaftaran telah dilaksanakan di enam kecamatan, yakni Patani Barat, Patani, Patani Utara, Patani Timur, Weda, dan Weda Selatan.
Sementara empat wilayah lainnya, yakni Kecamatan Pulau Gebe, Weda Tengah, Weda Utara, dan Weda Timur, masih dijadwalkan untuk kegiatan pendataan berikutnya oleh tim Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah, Yunus Achmad, S.T., M.M., mengatakan pelaksanaan pendataan melalui Agen Perlinsos diarahkan untuk memperluas jangkauan masyarakat yang masuk dalam proses pendaftaran.
Dalam pelaksanaannya di daerah, Dinas Sosial menargetkan cakupan aktivasi dan pendaftaran mencapai 50 persen dari masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Data yang masuk selanjutnya tetap melalui mekanisme pemeriksaan dan verifikasi sesuai sistem perlindungan sosial pemerintah.
Pendataan tersebut tidak berarti seluruh masyarakat yang mendaftar otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
Kementerian Sosial menegaskan Agen Perlinsos hanya membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data. Agen tidak mempunyai kewenangan menentukan seseorang berhak atau tidak berhak memperoleh bantuan sosial.
Penentuan kelayakan dilakukan melalui sistem berdasarkan data dan kriteria yang digunakan pemerintah, termasuk keterhubungan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam kebijakan nasional, Agen Perlinsos dikembangkan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial tetapi mengalami kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri.
Kementerian Sosial menjelaskan agen dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari RT/RW, pendamping sosial, PKK, kelompok masyarakat, hingga warga yang bersedia menjadi relawan membantu masyarakat di lingkungan terdekat.
Fungsi pendampingan menjadi penting karena tidak seluruh masyarakat mempunyai perangkat digital, kemampuan menggunakan layanan daring, maupun pemahaman mengenai proses pendaftaran program sosial.
Karena itu, sistem Perlinsos memberikan ruang bagi masyarakat untuk membantu masyarakat lainnya agar dapat masuk dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data.
Kemensos juga menegaskan Agen Perlinsos bekerja secara sukarela. Agen tidak dibayar, tidak diperbolehkan memungut biaya dari masyarakat, serta dilarang melakukan manipulasi terhadap data yang didaftarkan.
Di Halmahera Tengah, kegiatan lapangan menjadi salah satu cara Dinas Sosial memperluas akses tersebut hingga tingkat desa dan kecamatan.
Di Kecamatan Weda Selatan, tim yang dipimpin petugas Dinas Sosial Vina turun langsung melakukan pendataan bersama pemerintah desa dan unsur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Petugas membantu masyarakat dalam proses pencatatan dan pendaftaran sekaligus memberikan pendampingan terhadap warga yang membutuhkan bantuan untuk mengakses sistem.
Kegiatan tersebut mendapat perhatian masyarakat yang datang mengikuti proses pendataan di wilayah masing-masing.
Menurut Dinas Sosial, perluasan pendaftaran juga perlu berjalan bersama dengan penguatan kualitas data.
Data masyarakat yang dimasukkan ke dalam sistem selanjutnya menjadi bagian dari proses pemeriksaan sebelum digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.
DTSEN sendiri menjadi rujukan bersama pemerintah untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.
Badan Pusat Statistik menjelaskan DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi dan disinkronkan secara berkala dengan data administrasi kependudukan yang dikelola Dukcapil.
https://www.bps.go.id/en/news/2026/08/22/938/dtsen-jadi-rujukan-bersama–bps-jelaskan-arti-desil.html
Pemutakhiran diperlukan karena kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, struktur keluarga, domisili, kesehatan, kepemilikan aset, maupun kondisi sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi posisi relatif kesejahteraan suatu keluarga.
Kementerian Sosial karena itu mendorong partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat agar perubahan keadaan tersebut dapat masuk dalam proses pemutakhiran data.
Digitalisasi Perlinsos dikembangkan dengan tujuan memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi sebelumnya belum terjangkau sistem.
Kemensos menyebut perlindungan sosial ke depan diarahkan menggunakan pendekatan berbasis permintaan, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan diri dan selanjutnya menjalani pemeriksaan kelayakan berdasarkan DTSEN serta data administrasi lainnya.
daerah menjadi penting karena berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Pendataan yang luas harus tetap diikuti verifikasi yang cermat agar tujuan memperbanyak masyarakat yang masuk dalam sistem tidak mengurangi akurasi penetapan sasaran.
Karena itu, target aktivasi 50 persen yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Halmahera Tengah merupakan target perluasan pendaftaran berdasarkan informasi Dinas Sosial, bukan target jumlah warga yang harus menerima bantuan.
Setelah proses pendataan di enam kecamatan berjalan, Dinas Sosial Halmahera Tengah akan melanjutkan kegiatan di Pulau Gebe, Weda Tengah, Weda Utara, dan Weda Timur.
Penyelesaian kegiatan di empat wilayah tersebut diharapkan memperluas cakupan pendataan di seluruh 10 kecamatan sekaligus memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran.
Melalui perluasan Agen Perlinsos dan kegiatan lapangan, Dinas Sosial Halmahera Tengah berharap data masyarakat menjadi semakin mutakhir sehingga program perlindungan sosial dapat disalurkan berdasarkan kondisi dan kriteria penerima yang sebenarnya.
Narasumber: Yunus Achmad, S.T., M.M.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah.
Narasumber Lapangan: Vina
Petugas Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah.
Sumber Informasi: Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah.
Dokumen Rujukan: Bahan informasi dan dokumentasi kegiatan pendataan serta pendaftaran masyarakat melalui Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 10 kecamatan Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis (12/11/2026).
Bahan Pendukung: Publikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai Agen Perlindungan Sosial, Gerakan Nasional Peduli Tetangga, digitalisasi perlindungan sosial, dan pemutakhiran data.
Publikasi Badan Pusat Statistik mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
