ASAHAN, Thewasesanews.com – Pengelolaan limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Asahan mendapat sorotan LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Cabang Asahan setelah organisasi tersebut menemukan dugaan pembuangan air limbah dapur ke saluran drainase di sekitar permukiman warga.
Berdasarkan bahan investigasi dan dokumentasi yang diterima The Wasesa News, KCBI menduga air bekas aktivitas dapur, termasuk pencucian peralatan yang mengandung minyak, lemak, sisa makanan dan deterjen, dialirkan ke saluran lingkungan tanpa pengolahan yang dinilai memadai.
KCBI menyebut kondisi saluran yang dipantau menunjukkan perubahan warna air, adanya lapisan menyerupai minyak atau lemak, serta bau yang dikeluhkan di sekitar lokasi.
Namun, sampai berita ini disusun, The Wasesa News belum memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium, pengujian kualitas air, maupun berita acara pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyimpulkan telah terjadi pencemaran lingkungan.
Karena itu, kondisi tersebut masih perlu diperiksa secara teknis oleh instansi berwenang untuk menentukan sumber limbah, kualitas air buangan, kepatuhan fasilitas pengolahan limbah, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan.
Ketua LSM KCBI Asahan meminta pemerintah daerah dan BGN tidak mengabaikan persoalan pengelolaan limbah hanya karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik. Justru karena manfaatnya besar dan menyentuh masyarakat luas, pengelolaan dapurnya juga harus memenuhi standar. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat malah menimbulkan persoalan lingkungan bagi warga di sekitar dapur,” tegas Ketua KCBI Asahan dalam bahan keterangan yang diterima The Wasesa News.
Sorotan KCBI mempunyai relevansi dengan kebijakan resmi Badan Gizi Nasional mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis secara tegas menempatkan pengelolaan limbah sebagai bagian dari tanggung jawab SPPG.
Pasal 2 regulasi tersebut menyatakan setiap SPPG bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah domestik.
Peraturan tersebut diterbitkan antara lain untuk menjaga kesehatan masyarakat, menghindari pencemaran lingkungan, serta mendukung penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan dalam penyelenggaraan Program MBG.
BGN juga telah menegaskan bahwa setiap SPPG harus memiliki sistem pengolahan limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dalam pernyataan resmi pada Januari 2026, BGN menyebut keberadaan IPAL menjadi bagian dari persyaratan operasional dan sertifikasi SPPG. BGN bahkan menyatakan SPPG yang telah diberikan kesempatan untuk memenuhi ketentuan tetapi tetap tidak memiliki sistem pengolahan limbah berpotensi dihentikan operasionalnya.
Standar sanitasi tidak berhenti pada IPAL.
BGN juga mempublikasikan praktik teknis pada SPPG yang menggunakan grease trap untuk memisahkan minyak dan lemak dari air buangan dapur sebelum air memasuki proses berikutnya.
Pada SPPG Bongoime, misalnya, BGN menjelaskan penggunaan IPAL dan grease trap dimaksudkan agar minyak dan lemak tidak langsung terbawa bersama air buangan ke lingkungan.
Pada SPPG Hutuo, BGN juga mendokumentasikan penggunaan drainase yang dilengkapi grease trap sebagai bagian dari penataan sistem sanitasi dapur.
Dengan adanya ketentuan dan standar tersebut, KCBI meminta pengelola SPPG di Asahan membuka informasi mengenai fasilitas pengolahan air limbah yang digunakan di lokasi yang menjadi sorotan.
Menurut KCBI, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan apakah lokasi tersebut memiliki IPAL yang berfungsi, bagaimana alur pembuangan air dari dapur, apakah terdapat grease trap atau sarana pemisahan lemak, serta ke mana air hasil pengolahan akhirnya dialirkan.
KCBI juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan lapangan dan, apabila diperlukan, mengambil sampel air untuk mengetahui kualitas buangan berdasarkan parameter yang ditentukan dalam peraturan lingkungan hidup.
Desakan tersebut sejalan dengan kerangka perlindungan lingkungan yang lebih luas.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan yang harus dijamin.
Undang-undang tersebut juga mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran, peran pemerintah dan pemerintah daerah, pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air, pengelolaan limbah, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup.
Keberadaan aturan tersebut membuat persoalan limbah dapur tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan warna atau bau air secara visual.
Penentuan bahwa suatu air buangan telah mencemari lingkungan memerlukan pemeriksaan terhadap sumber limbah, sistem pengolahannya, kualitas air buangan, serta parameter teknis yang berlaku.
Karena itu, The Wasesa News tidak menyimpulkan bahwa dokumentasi yang disampaikan KCBI telah membuktikan terjadinya pencemaran ataupun pelanggaran hukum.
Pemeriksaan DLH, BGN, pemerintah daerah atau instansi teknis terkait diperlukan agar persoalan tersebut dapat dinilai berdasarkan data dan bukan semata berdasarkan tudingan maupun bantahan.
KCBI dalam desakannya meminta penghentian pembuangan air limbah langsung ke drainase apabila pemeriksaan menemukan praktik tersebut, pembersihan saluran yang terdampak, serta pembenahan fasilitas pengolahan limbah sesuai standar.
KCBI juga meminta audit lingkungan terhadap SPPG di Kabupaten Asahan untuk memastikan fasilitas dapur Program MBG memenuhi ketentuan pengelolaan air limbah dan sanitasi.
Desakan pengawasan tersebut juga sejalan dengan kebijakan BGN yang semakin memperketat pengawasan SPPG.
Pada September 2026, BGN menyatakan telah melakukan penghentian sementara operasional terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menyatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap kelayakan, kebersihan, serta penerapan standar operasional dapur.
BGN sebelumnya menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Dengan demikian, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Keamanan pangan, kebersihan dapur, pengelolaan sisa pangan, pengelolaan sampah, pengolahan air limbah, dan perlindungan lingkungan sekitar juga merupakan bagian dari tata kelola program.
Hingga naskah ini disusun, The Wasesa News belum memperoleh klarifikasi resmi dari pengelola SPPG yang menjadi objek sorotan KCBI mengenai sistem IPAL, grease trap, status SLHS, maupun mekanisme pengelolaan air limbah di lokasi tersebut.
The Wasesa News membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pengelola SPPG terkait, Badan Gizi Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Apabila terdapat hasil pemeriksaan lapangan, dokumen teknis, hasil uji laboratorium, atau klarifikasi dari pihak terkait, The Wasesa News akan memperbarui pemberitaan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Narasumber: Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Cabang Asahan.
Dokumen Rujukan: Bahan investigasi, dokumentasi lapangan, dan keterangan LSM KCBI Cabang Asahan mengenai dugaan pembuangan air limbah operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis ke saluran lingkungan.
Dasar Hukum dan Ketentuan: Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketentuan dan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional mengenai higiene, sanitasi, IPAL, serta pengelolaan limbah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
