OPINI REDAKSI THE WASESA NEWS
Politik semestinya bermula dari satu kesadaran sederhana: kekuasaan adalah amanah publik. Jabatan diberikan untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi jalan memperoleh status, fasilitas, atau sumber penghidupan.
Swiss memberikan satu contoh menarik tentang cara berbeda memandang jabatan publik melalui apa yang dikenal sebagai militia system. Dalam demokrasi Swiss, prinsip ini memungkinkan warga menjalankan berbagai tanggung jawab publik sambil tetap aktif dalam pekerjaan atau profesi utama mereka.
Konsep “militia” dalam konteks ini bukan berarti kelompok bersenjata. Istilah tersebut menggambarkan keterlibatan warga dalam tugas sosial dan politik, mulai dari parlemen, dewan sekolah, fungsi pemerintahan lokal, hingga berbagai tanggung jawab kemasyarakatan lainnya.
Banyak jabatan tersebut tidak dirancang sebagai pekerjaan penuh waktu. Kompensasinya pun berbeda-beda menurut daerah, jabatan, tanggung jawab, dan beban kerja.
Inilah hal pertama yang perlu diluruskan ketika membandingkan Swiss dengan Indonesia. Tidak tepat mengatakan seluruh politisi Swiss menerima gaji di bawah Rp800 ribu per bulan, karena tidak ada satu standar kompensasi yang berlaku untuk seluruh pejabat lokal Swiss.
Dalam sejumlah jabatan publik, kompensasi memang sangat terbatas. Namun pada pemerintahan lokal yang lebih besar, nilai yang diterima bisa jauh lebih tinggi.
Sebagai gambaran bagi pembaca Indonesia, kurs Franc Swiss atau CHF pada 10 November 2026 berada di kisaran Rp22.132 untuk CHF1. Dengan kurs tersebut, CHF500 setara sekitar Rp11,07 juta, sedangkan CHF1.000 setara sekitar Rp22,13 juta.
Jika angka CHF500 hingga CHF1.000 tersebut merupakan kompensasi tahunan, nilainya kira-kira Rp11,07 juta hingga Rp22,13 juta per tahun, atau sekitar Rp922 ribu hingga Rp1,84 juta per bulan apabila sekadar dirata-ratakan selama 12 bulan.
Namun angka tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai “gaji politisi Swiss”.
Zurich memberikan contoh betapa besarnya variasi itu. Anggota parlemen kota Zurich sebelumnya dilaporkan memperoleh rata-rata sekitar CHF16.000 per tahun. Dengan kurs Rp22.132 per CHF, jumlah tersebut kira-kira setara Rp354 juta per tahun atau sekitar Rp29,5 juta per bulan jika dirata-ratakan selama 12 bulan.
Pada 2026 bahkan dibahas skema kompensasi baru dengan tunjangan dasar CHF500 per bulan, setara sekitar Rp11,07 juta, ditambah pembayaran berdasarkan waktu sidang dan kegiatan komisi.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pelajaran dari Swiss sebenarnya bukan terletak pada narasi bahwa politisinya “digaji sangat murah”. Hal yang jauh lebih menarik justru filosofi hubungan antara jabatan politik, profesi, warga, dan pelayanan publik.
Militia system dibangun dengan gagasan bahwa warga tetap menjalani kehidupan profesionalnya sambil mengambil tanggung jawab sosial dan politik. Dengan demikian, kehidupan seseorang tidak selalu sepenuhnya bergantung pada kursi publik yang sedang didudukinya.
Ada gagasan demokrasi yang menarik di balik prinsip tersebut. Ketika pembuat kebijakan tetap berada di tengah kehidupan profesional masyarakat, jarak antara orang yang memerintah dan mereka yang diperintah diharapkan tidak menjadi terlalu lebar.
Seseorang yang masih menjalani pekerjaan sehari-hari berhadapan langsung dengan berbagai persoalan yang juga dihadapi masyarakat. Pengalaman tersebut dapat memberi perspektif lain ketika kebijakan publik dirumuskan.
Kedekatan semacam itulah yang patut direnungkan.
Ketika sumber kehidupan seseorang tidak sepenuhnya bergantung pada jabatan politik, kursi kekuasaan setidaknya mempunyai peluang lebih besar untuk dipandang sebagai amanah sementara, bukan kepemilikan yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Tetapi Swiss juga mengajarkan agar kita tidak terlalu cepat meromantisasi sebuah sistem.
Militia system mempunyai persoalannya sendiri. Beban pemerintahan modern semakin kompleks, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan jabatan publik semakin besar, sementara banyak posisi tetap memberikan kompensasi yang terbatas dibandingkan pendapatan profesional di Swiss.
Akibatnya, pemerintah lokal menghadapi persoalan regenerasi. Swissinfo melaporkan bahwa sekitar separuh pemerintah kota atau Gemeinde menghadapi kesulitan menemukan orang yang bersedia mengambil jabatan politik lokal.
Persoalan tersebut memperlihatkan paradoks menarik. Sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat justru dapat lebih mudah diikuti mereka yang mempunyai kondisi ekonomi baik dan waktu yang cukup.
Orang yang harus bekerja penuh waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga belum tentu mempunyai kemewahan waktu untuk menerima jabatan publik dengan kompensasi terbatas.
Artinya, sistem politik berbasis pengabdian juga dapat menghasilkan ketimpangan representasi apabila tidak dirancang dengan hati-hati.
Dalam kondisi yang lebih ekstrem, beberapa wilayah Swiss bahkan masih mengenal Amtszwang, yaitu mekanisme yang memungkinkan warga diwajibkan menerima jabatan publik tertentu meskipun sebelumnya tidak mencalonkan diri.
Praktik tersebut tergolong jarang, tetapi masih dimungkinkan di sejumlah kanton. Penolakan terhadap kewajiban jabatan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada denda hingga CHF5.000.
Dengan kurs sekitar Rp22.132 per CHF, CHF5.000 setara kurang lebih Rp110,66 juta. Angka tersebut memperlihatkan betapa seriusnya tradisi tanggung jawab kewarganegaraan dalam sistem lokal tertentu di Swiss.
Namun sekali lagi, Swiss bukan utopia dan Indonesia tidak harus menjadi Swiss.
Gaji rendah tidak otomatis menghasilkan pejabat yang jujur. Gaji tinggi juga tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang buruk.
Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan buruknya tata kelola tidak dapat diselesaikan hanya dengan menentukan besar atau kecilnya pendapatan seorang pejabat.
Pemerintahan yang bersih membutuhkan institusi yang kuat, transparansi anggaran, pengawasan yang independen, akses masyarakat terhadap informasi, pengendalian konflik kepentingan, penegakan hukum yang konsisten, serta pertanggungjawaban politik yang nyata.
Karena itu, membandingkan nominal gaji politisi Swiss dengan politisi Indonesia semata-mata justru dapat mengaburkan persoalan yang lebih substansial.
Pertanyaannya bukan hanya berapa besar pejabat dibayar.
Pertanyaannya adalah apa yang masyarakat terima sebagai imbalan dari uang publik yang digunakan untuk membiayai pemerintahan.
Apakah kebijakan benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat ?
Apakah fasilitas yang diterima pejabat sebanding dengan kinerja dan tanggung jawab yang diberikan ?
Apakah anggaran publik mudah diperiksa masyarakat ?
Apakah kegagalan kebijakan memiliki konsekuensi politik ?
Apakah konflik kepentingan ditangani secara transparan ?
Dan yang paling penting: apakah seseorang memasuki politik karena mempunyai gagasan yang ingin diperjuangkan, atau karena jabatan politik dipandang menawarkan status, fasilitas, jaringan, kekuasaan, dan keuntungan ekonomi ?
Di situlah pengalaman Swiss menjadi relevan bagi Indonesia.
Bukan untuk disalin bulat-bulat. Struktur negara, jumlah penduduk, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, keadaan ekonomi, geografi, serta karakter masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan Swiss.
Yang layak dibawa pulang adalah filosofinya: politik tidak seharusnya kehilangan makna pelayanan.
Pejabat publik tidak harus hidup miskin untuk membuktikan pengabdian. Pejabat juga berhak mendapatkan kompensasi yang layak sesuai tanggung jawab dan beban pekerjaannya.
Tetapi kompensasi yang layak harus berjalan bersama standar kinerja, transparansi, integritas, serta pertanggungjawaban yang sama kuatnya.
Semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula kewajiban mempertanggungjawabkannya.
Semakin besar fasilitas yang dibiayai rakyat, semakin besar pula tuntutan agar manfaat kekuasaan kembali kepada rakyat.
Militia system Swiss pada akhirnya memberikan sebuah cermin, bukan sebuah resep.
Cermin tersebut memperlihatkan bahwa jabatan politik dapat dibangun dari tradisi kewarganegaraan, bukan semata-mata karier. Pada saat yang sama, pengalaman Swiss memperingatkan bahwa pengabdian tanpa kompensasi yang memadai juga dapat membuat politik hanya mudah dimasuki kelompok masyarakat tertentu.
Indonesia tidak perlu menjadi Swiss.
Tetapi Indonesia tetap perlu menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Jika politik adalah pengabdian, seberapa besar kepentingan rakyat masih menjadi alasan utama seseorang berlomba mendapatkan dan mempertahankan jabatan ?
Jika kekuasaan adalah amanah, seberapa transparan amanah tersebut dijalankan ?
Jika fasilitas pejabat berasal dari uang rakyat, seberapa nyata manfaat yang kembali dirasakan oleh rakyat ?
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa mahal atau murah seorang politisi dibayar.
Kualitas demokrasi ditentukan oleh seberapa kuat kekuasaan dapat diawasi, seberapa jujur uang publik dipertanggungjawabkan, seberapa dekat kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, dan seberapa rela seorang pemegang jabatan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingannya sendiri.
Di situlah makna pengabdian politik yang sesungguhnya diuji.
Dokumen Rujukan: Publikasi SWI swissinfo.ch mengenai militia system dalam demokrasi Swiss, kompensasi politisi lokal, tantangan regenerasi pejabat pemerintah lokal, serta mekanisme kewajiban menerima jabatan publik di sejumlah kanton Swiss.
Referensi Kurs: Kurs CHF terhadap Rupiah Indonesia. Per 10 November 2026, kurs tengah yang digunakan sebagai ilustrasi konversi dalam opini ini sekitar Rp22.132 per CHF1. Nilai konversi bersifat perkiraan dan dapat berubah mengikuti pergerakan nilai tukar.
