JAKARTA,
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk segera mempercepat tiga inisiatif utama terkait energi baru dan terbarukan (EBT), dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil yang dinilai kurang efisien dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Instruksi strategis ini disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas percepatan implementasi EBT di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3/2026).
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendikbudristek) Brian Yuliarto yang hadir dalam rapat tersebut mengkonfirmasi arahan dari Presiden kepada awak media usai acara berlangsung. Menurutnya, tiga inisiatif EBT yang menjadi fokus perhatian pemerintah dirancang untuk mempercepat transisi energi nasional dan menguatkan ketahanan energi Indonesia.
INISIATIF PERTAMA: PERCEPAT PEMBANGUNAN PLTS HINGGA 100 GIGAWATT
Arahan pertama dari Presiden adalah mempercepat riset, penelitian, dan kajian terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar. Pemerintah menargetkan penyediaan PLTS dengan total kapasitas hingga 100 Gigawatt (GW) di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada wilayah yang hingga saat ini sumber listriknya masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel.
“Jadi, itu adalah arahan Presiden, nanti Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan menjadi koordinatornya,” jelas Brian.
Langkah ini dianggap krusial mengingat potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar, terutama di wilayah nusantara yang memiliki paparan sinar matahari tinggi sepanjang tahun. Implementasi PLTS skala besar juga diharapkan dapat mengurangi biaya operasional pembangkit listrik dan meningkatkan akses listrik yang terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil.
Menurut data dari Kementerian ESDM, hingga akhir tahun 2025, kontribusi EBT terhadap campuran energi nasional baru mencapai sekitar 12%. Dengan target PLTS 100 GW, pemerintah berharap kontribusi EBT dapat meningkat secara signifikan dan mendekati target nasional sebesar 23% pada tahun 2029.
INISIATIF KEDUA: KONVERSI KENDARAAN KONVENSIONAL MENJADI KENDARAAN LISTRIK
Arahan kedua adalah percepatan proses konversi kendaraan berbahan bakar konvensional menjadi kendaraan listrik. Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga mengurangi volume impor energi yang setiap tahunnya menguras devisa negara.
Brian menjelaskan bahwa kebijakan konversi kendaraan listrik juga relevan dengan kondisi global saat ini, di mana tekanan eksternal terus mendorong kenaikan harga minyak dunia. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, fluktuasi harga minyak dapat memberikan dampak besar terhadap nilai impor Indonesia dan stabilitas ekonomi makro.
“Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini, sehingga ketergantungan kita terhadap impor, terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” imbuhnya.
Saat ini, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan pendukung, termasuk insentif pajak, penyediaan infrastruktur pengisian daya (charging station), serta pengembangan industri rantai pasokan baterai kendaraan listrik dalam negeri. Targetnya, hingga tahun 2030, sebagian besar kendaraan bermotor di Indonesia dapat beralih ke sistem tenaga listrik.
INISIATIF KETIGA: KONVERSI KOMPOR LPG MENJADI KOMPOR LISTRIK
Arahan ketiga yang disampaikan Presiden adalah percepatan konversi kompor gas LPG menjadi kompor listrik. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, yang nilainya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global.
“Sehingga, nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG dan beban subsidi LPG ini bisa kita kurangi,” ujar Brian.
Saat ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi LPG dalam jumlah besar setiap tahunnya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar masak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan konversi ke kompor listrik, beban subsidi dapat dialihkan ke pengembangan infrastruktur energi terbarukan, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil.
Kementerian ESDM juga sedang mengembangkan program bantuan subsidi untuk masyarakat yang akan beralih menggunakan kompor listrik, termasuk penyediaan unit kompor dan penyesuaian daya listrik rumah tangga agar dapat mendukung penggunaan peralatan tersebut.
TARGET REALISASI 3-4 TAHUN KEDEPAN, DIRAKSASA KAN SATGAS
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa implementasi berbagai inisiatif EBT ini harus segera dijalankan dan diharapkan dapat terealisasi dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun mendatang.
Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan terkoordinasi, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Implementasi EBT, dengan Bahlil sendiri menjabat sebagai Ketua Satgas. Satgas ini diberi mandat untuk mengakselerasi semua langkah pelaksanaan dan memastikan bahwa target transisi energi dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat. Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat,” tegas Bahlil.
Menurutnya, pembentukan satgas ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih tugas antar kementerian/lembaga dan memastikan bahwa setiap langkah implementasi dapat berjalan dengan lancar. Beberapa kementerian yang terlibat dalam satgas antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun paket kebijakan komprehensif yang akan mendukung percepatan implementasi ketiga inisiatif EBT tersebut, termasuk regulasi yang mendukung investasi di sektor energi terbarukan, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta pembaruan infrastruktur energi nasional.
“Kita akan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil tidak hanya fokus pada target kuantitatif, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan. Transisi energi harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dan daerah di Indonesia,” tambahnya.
Dengan tiga inisiatif EBT yang akan dipercepat, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi salah satu negara pemimpin dalam transisi energi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian pasar energi global.