SINTANG,
Di tengah jeritan rakyat kecil yang mengais rupiah demi sesuap nasi, praktik “perampokan” hak subsidi energi justru diduga tumbuh subur di balik pintu gudang yang tertutup rapat tanpa identitas.
Tabir gelap distribusi LPG 3 Kg di Kabupaten Sintang kian terkuak. Tim investigasi di lapangan berhasil mengendus keberadaan sebuah gudang “misterius” yang diduga kuat menjadi pusat perputaran gas melon bersubsidi secara ilegal.
Mirisnya, gudang tanpa papan nama resmi ini disinyalir memiliki benang merah dengan PT Sepauk Indah selaku agen, serta subpenyalur Doni Putra dan Doni Putra 2.
Hasil pantauan mata di lokasi menunjukkan anomali distribusi yang nyata. Tanpa nomor registrasi resmi maupun plang pangkalan, gudang ini justru menjadi magnet antrean warga.
Kondisi ini secara telanjang melanggar regulasi distribusi LPG bersubsidi yang mewajibkan transparansi identitas pangkalan sesuai aturan Pertamina.
Bukan sekadar masalah izin, praktik ini telah mencekik leher ekonomi warga. Data yang dihimpun menunjukkan gudang tersebut melepas tabung gas seharga Rp27.000, angka yang sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Efek domino pun tak terhindarkan; di tingkat pengecer, harga melambung liar hingga menyentuh angka fantastis Rp40.000 per tabung.
”Kami terjepit. Pilihannya hanya dua: beli dengan harga mencekik atau dapur tidak mengepul,” keluh salah satu warga dengan nada getir.
Keberadaan gudang gelap yang beroperasi secara terbuka ini menjadi tamparan keras bagi fungsi pengawasan. Ada aroma kuat terjadinya pembiaran sistematis yang melibatkan oknum di rantai distribusi.
Bagaimana mungkin aktivitas masif ini luput dari pantauan instansi terkait dan aparat penegak hukum?
Pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar kelangkaan alami, melainkan dampak dari “permainan” kuota yang tidak tepat sasaran.
Audit menyeluruh terhadap aliran gas dari PT Sepauk Indah hingga ke titik akhir distribusi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia gas; diamnya pihak berwenang hanya akan memperpanjang garis antrean rakyat yang terzalimi di depan gudang-gudang tak berizin.
