BOGOR,
Alokasi anggaran komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor menjadi sorotan tajam dari Indonesia Government Watch (IGoWa), terutama setelah ditemukan angka yang dianggap tidak proporsional dengan output yang dihasilkan.
Anggaran sebesar Rp2.339.788.308 dialokasikan untuk lebih dari 50 media mitra, sementara pembuatan konten hanya menghasilkan empat produk pada 2025 dengan biaya Rp166.728.700 dan tiga konten pada 2026 dengan anggaran Rp136.243.900.
Peneliti IGoWa Rifqi Prihandana menyoroti ketidakseimbangan tersebut, dengan menyoroti bahwa biaya per konten mencapai kisaran Rp40 juta – angka yang dianggap sangat besar untuk jumlah output yang relatif sedikit.
“Dengan pembagian yang sama, biaya penganggaran untuk satu konten mencapai Rp40 juta. Apakah produksinya berskala besar dengan konsep dan kualitas setara kampanye nasional?” tegasnya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (25/2/2026).
Selain itu, IGoWa juga mengungkapkan adanya rencana kenaikan pagu indikatif penyusunan konten menjadi Rp400 juta pada 2027 – kenaikan hampir 300 persen dari anggaran 2026.
Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat tren sebelumnya menunjukkan upaya efisiensi anggaran.
Rifqi menekankan urgensi yang harus melandasi usulan kenaikan tersebut, serta menyoroti bahwa keberhasilan program komunikasi publik tidak boleh hanya diukur dari jumlah publikasi, tetapi juga dampaknya terhadap literasi informasi dan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
“Anggaran sebesar itu harus memiliki manfaat nyata bagi publik. Apa output yang jelas dan bagaimana dampaknya? Lantas, apakah penempatan anggaran tersebut sudah tepat dan proporsional, atau justru membuka celah penyalahgunaan?” ujar Rifqi.
Menurut IGoWa, pengelolaan anggaran komunikasi publik memerlukan perencanaan dan evaluasi yang matang.
Keterbukaan dasar pertimbangan penentuan media mitra serta mekanisme kerja sama juga menjadi hal yang krusial. Transparansi tersebut bukan hanya sebagai bentuk kritik, melainkan bagian dari penguatan tata kelola yang akuntabel.
IGoWa mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk mempublikasikan ringkasan anggaran dan daftar media mitra secara terbuka.
Selain itu, pihaknya juga meminta keterbukaan terkait komponen biaya, pelaksana kegiatan, serta output dan outcome konten yang dihasilkan. Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur dan evaluasi berkala juga dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Narasumber : Indonesia Government Watch (IGoWa)