GAYO LUES,
Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues Se-Indonesia (PMGI) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues dalam menangani pemulihan pascabencana.
PMGI mendesak pemerintah daerah segera menunjukkan langkah konkret yang transparan, terutama terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Ketua Umum PMGI, Syahputra Ariga, menegaskan bahwa penanganan bencana adalah amanah kemanusiaan yang harus bersih dari logika “untung-rugi” atau kepentingan pihak tertentu.
Kritik Transparansi Anggaran dan Metode Kerja
Desakan ini muncul setelah PMGI mencermati berbagai persoalan di lapangan. Salah satu poin krusial yang disorot adalah ketidakjelasan mekanisme kerja dan penggunaan anggaran dalam penyediaan lahan hunian bagi para korban.
”Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pendekatan administratif semata. Kehadiran negara harus tampak melalui kebijakan yang profesional dan komunikasi yang terbuka kepada publik,” ujar Syahputra dalam rilis resminya, Minggu (15/2/2026).
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan PMGI meliputi:
- Ketidakjelasan Anggaran: Munculnya pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan dana proyek Huntara/Huntap.
- Beban Masyarakat: Adanya keluhan warga yang harus melakukan perataan lahan secara swadaya tanpa mekanisme kompensasi yang jelas.
-
Lemahnya Pengawasan: Koordinasi antarlembaga dinilai masih tumpang tindih, sehingga memperlambat proses pemulihan.
“Jangan Bebani Rakyat dengan Pekerjaan Pelaksana”
Syahputra Ariga menyayangkan jika ada pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaksana proyek, namun justru dialihkan kepada masyarakat terdampak tanpa dasar hukum yang sah.
”Jika suatu pekerjaan sudah memiliki alokasi anggaran, maka pelaksanaannya tidak boleh dialihkan sepihak kepada masyarakat.
Ini soal akuntabilitas,” tegasnya. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues harus memastikan setiap program berjalan bersih dan benar-benar berpihak kepada korban, bukan kepada pemilik modal atau pelaksana proyek.
Komitmen Pengawalan oleh Mahasiswa
Sebagai elemen masyarakat sipil, PMGI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas. Mereka menuntut pemerintah daerah segera melakukan langkah korektif sebelum krisis kepercayaan masyarakat semakin meluas.
”Kami mengingatkan Pemkab Gayo Lues: jangan sampai penanganan bencana justru menimbulkan krisis kepercayaan. Bantuan untuk rakyat harus suci dari kepentingan mencari keuntungan,” tambah Syahputra.
PMGI berharap pemulihan pascabencana di Gayo Lues tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga martabat dan harapan para korban yang telah kehilangan tempat tinggal.
Narasumber : Ketua Umum PMGI