Jakarta, The Wasesa News– Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berinovasi dalam mengawal akuntabilitas pembangunan daerah. Langkah terbaru yang diambil adalah melalui penguatan sistem penjaminan bagi pihak ketiga. Upaya ini dikukuhkan saat Pemda Halmahera Tengah Gandeng Jamkrindo (PT Jaminan Kredit Indonesia) dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis terkait layanan jasa suretyship.
Penandatanganan kerja sama yang sangat penting ini berlangsung di kantor pusat Jamkrindo, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026). Sinergi ini dirancang untuk memperkuat sistem penjaminan bagi seluruh kontraktor dan mitra kerja yang terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di bawah naungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah.
Pemda Halmahera Tengah Gandeng Jamkrindo Demi Kepastian Audit
Dalam arahannya, Bupati Halmahera Tengah menekankan bahwa kehadiran Jamkrindo bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi pelaksanaan pekerjaan dari risiko kewajiban yang mungkin muncul di kemudian hari, terutama saat proses audit berlangsung.
“Walaupun kita mendapatkan dana transfer dari pusat melalui TKD, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tetap membutuhkan pihak ketiga melalui mekanisme lelang untuk menjalankan berbagai pekerjaan pembangunan. Setelah pekerjaan selesai, tentu akan melalui berbagai proses audit, baik dari BPK, inspektorat, maupun audit internal dan eksternal yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujar Bupati secara lugas.
Bupati menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah yang besar belum tentu dibarengi dengan pemahaman teknis yang merata dari semua mitra kerja mengenai mekanisme pengelolaan keuangan negara. Melalui kemitraan Pemda Halmahera Tengah Gandeng Jamkrindo, diharapkan ada jaring pengaman yang kuat.
“Tidak semua pihak ketiga memahami secara baik mekanisme tersebut. Karena itu, kehadiran Jamkrindo melalui layanan penjaminan dinilai dapat memberi kepastian bagi para pelaksana pekerjaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Potensi Fiskal dan Tantangan Geografis Maluku Utara
Bupati juga memaparkan kondisi ekonomi daerah yang sangat prospektif namun penuh tantangan. Pada tahun anggaran 2026 ini, APBD Halmahera Tengah tercatat berada di angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp2,5 triliun untuk melayani kurang lebih 196 ribu penduduk.
Komposisi demografi penduduk pun terbagi secara unik. Tercatat sekitar 35 persen penduduk bergerak di sektor pertambangan dan hilirisasi yang menjadi tulang punggung ekonomi saat ini. Sementara itu, 65 persen lainnya merupakan masyarakat asli yang memiliki KTP dan NIK daerah setempat. Namun, Bupati juga mencatat adanya tantangan sosial dari warga pendatang yang memiliki KTP setempat namun belum memiliki NIK daerah tersebut, yang sewaktu-waktu bisa bermigrasi kembali.
“Di awal kepemimpinan saya, kapasitas fiskal daerah yang besar belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mengelola berbagai program pembangunan. Itulah sebabnya kolaborasi eksternal sangat dibutuhkan,” tegas Bupati.
Pentingnya Pemda Halmahera Tengah Gandeng Jamkrindo
Langkah Pemda Halmahera Tengah Gandeng Jamkrindo ini bukan tanpa alasan. Dengan kapasitas fiskal yang besar, kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas proyek pembangunan. Kehadiran layanan penjaminan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD Rp2,5 Triliun yang dikelola melalui pihak ketiga tetap dalam koridor pengawasan yang aman.
Sosialisasi Massal Setelah Hari Raya Idul Fitri
Sebagai langkah nyata tindak lanjut dari PKS ini, Bupati menginstruksikan jajarannya untuk segera bergerak di lapangan. Beliau merencanakan sosialisasi besar-besaran kepada seluruh perusahaan dan kontraktor yang beroperasi di wilayahnya.
“Kami berencana melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan kontraktor setelah Hari Raya Idul Fitri. Saya juga berharap jajaran pimpinan Jamkrindo dapat berkunjung langsung ke Maluku Utara agar pemahaman mengenai layanan penjaminan tersebut semakin luas,” harapnya.
Bahkan, Bupati ingin manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh satu kabupaten saja. “Saya berharap Bapak Direktur dapat hadir di Maluku Utara, karena bukan hanya Halmahera Tengah yang membutuhkan. Jika memungkinkan, kita bisa mengundang seluruh kabupaten di Maluku Utara agar mereka juga memahami manfaat dari kerja sama ini,” kata Bupati dalam sambutannya yang disambut hangat oleh pihak Jamkrindo.
Jamkrindo Berkomitmen Dukung Daya Saing Daerah
Menanggapi harapan tersebut, Direktur Keuangan dan Investasi yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo, Alia Nur Fitri, menyatakan komitmen penuh perusahaan untuk mendukung visi besar Halmahera Tengah.
“Kami meyakini perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat daya saing di Kabupaten Halmahera Tengah,” tutur Alia Nur Fitri.
Ia menilai bahwa dinamika pembangunan di daerah saat ini semakin kompleks, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penjaminan seperti Jamkrindo menjadi kunci keberlanjutan. Melalui kemitraan Pemda Halmahera Tengah Gandeng Jamkrindo, pihak penjamin ingin berkontribusi lebih dari sekadar sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.
“Kami percaya Kabupaten Halmahera Tengah memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam, budaya, maupun kekuatan sosial masyarakatnya. Dengan kolaborasi yang baik, potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya menutup sambutan.