JAKARTA,
Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan teguran keras terkait tata kelola data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Hal ini dipicu oleh temuan lonjakan penonaktifan peserta yang mencapai 11 juta orang pada periode Februari 2026, yang dinilai kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
Dalam evaluasinya, Menkeu menyoroti ketimpangan data yang sangat mencolok. Jika biasanya angka penghapusan data berada di kisaran 1 juta jiwa, lonjakan hingga 11 juta jiwa—hampir 10% dari total populasi PBI—dianggap sebagai kegagalan manajemen operasional yang serius.
”Uang yang pemerintah keluarkan tetap sama besarnya, namun karena manajemen yang buruk, hasilnya justru menimbulkan keributan di masyarakat. Image pemerintah jadi buruk akibat masalah operasional dan sosialisasi ini,” ungkapnya dalam rapat koordinasi tersebut.
Menkeu menekankan bahwa penonaktifan peserta, terutama dari kalangan masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak boleh dilakukan secara instan.
Beliau mengusulkan:
- Masa Tenggang (Grace Period): Pemberian waktu 2 hingga 3 bulan sebelum kepesertaan benar-benar dinonaktifkan.
– Trigger Sosialisasi: Begitu nama peserta masuk dalam daftar “hapus”, sistem harus segera memberikan notifikasi agar warga dapat melakukan tindakan antisipasi atau pendaftaran mandiri.
– Perlindungan Pasien Kritis: Memastikan pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin (seperti cuci darah) tidak terhambat akses medisnya hanya karena masalah administratif data.
Pemerintah meminta BPJS Kesehatan dan kementerian terkait untuk segera melakukan sinkronisasi data yang lebih presisi.
Tujuannya agar anggaran besar yang dialokasikan dari APBN benar-benar dirasakan manfaatnya sebagai perlindungan sosial, bukan justru menjadi sumber keresahan publik.