Jakarta,
Polemik yang kerap muncul di ruang digital belakangan ini mengundang diskusi mendalam mengenai kesehatan ekosistem demokrasi kita. Pernyataan publik dari tokoh senior seperti Indro Warkop menjadi refleksi penting—bukan sebagai bentuk sentimen personal, melainkan sebagai bedah sosiologis terhadap pergeseran pola interaksi antara warga dan ruang publik.
Kita sedang menyaksikan transisi dari model Represi Vertikal menuju fenomena yang disebut sebagai Represi Horizontal.
Secara historis, tantangan terhadap kebebasan berpendapat cenderung bersifat vertikal, di mana instrumen negara berhadapan langsung dengan warga.Namun, hari ini muncul pola baru yang lebih kompleks: Social Policing atau pemolisian sosial. Dalam pola ini, tekanan justru muncul dari sesama warga negara yang dipicu oleh fragmentasi pandangan mengenai etika, moralitas, maupun ketersinggungan kelompok.
Kondisi ini menempatkan otoritas negara pada posisi yang dilematis—seringkali hanya berperan sebagai penindaklanjuti laporan masyarakat. Akibatnya, tercipta iklim self-censorship atau penyensoran mandiri di tingkat akar rumput. Publik tidak lagi khawatir terhadap pembatasan formal, melainkan merasa cemas terhadap reaksi horizontal dari sesama pengguna ruang digital.
Gejala self-authoritarianism ini menjadi tantangan serius bagi kualitas pemikiran bangsa. Ketika energi publik habis dalam pusaran adu domba narasi ketersinggungan, pengawasan terhadap kebijakan publik yang substansial berisiko terabaikan. Hal ini diperburuk dengan munculnya aktor-aktor digital yang sengaja memperkeruh suasana demi kepentingan jangka pendek.
Pertanyaan esensial bagi kita semua: Masihkah kita bersedia terjebak dalam pola benturan horizontal yang merugikan solidaritas kebangsaan? Kemunduran cara berpikir bukanlah ketika kita berbeda pendapat, melainkan ketika kita kehilangan kemampuan untuk berdialog tanpa harus saling membungkam. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk berpikir kritis tanpa harus merasa terancam oleh sesama saudara sebangsa.
“Tulisan ini merupakan opini pribadi dan bagian dari diskusi publik mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia”
