JAKARTA,
Wacana pembangunan Jembatan Selat Bali (JSB) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali kembali menjadi perbincangan hangat. Secara teknis dan teknologi, pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 5 kilometer ini sangatlah mungkin untuk direalisasikan.
Namun, proyek ambisius ini terus menemui jalan buntu akibat penolakan keras dari masyarakat serta tokoh adat di Bali.
Penolakan ini bukan tanpa dasar. Terdapat dua pilar utama yang melandasinya: aspek niskala (spiritual) dan sekala (sosial-ekonomi).
Dalam keyakinan Hindu Bali, pemisahan Jawa dan Bali bukanlah sebuah ketidaksengajaan geografis.
Berdasarkan legenda, seorang brahmana sakti bernama Dang Hyang Siddhimantra sengaja memutus daratan tersebut untuk melindungi Bali.
Laut Selat Bali diyakini sebagai filter spiritual atau penyaring energi negatif dari luar. Menyatukan kembali kedua pulau melalui jembatan dianggap melanggar bhisama (pesan suci) leluhur yang bisa merusak keseimbangan niskala Pulau Dewata.
Selain itu, aturan adat menetapkan bahwa bangunan tidak boleh lebih tinggi dari tempat suci (Pura), sementara jembatan modern dipastikan akan memiliki pilar-pilar yang menjulang tinggi.
Dari sisi sekala, masyarakat Bali khawatir kemudahan akses darat akan memicu urbanisasi massal yang tak terkendali.
Hal ini dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas serta pengikisan nilai-nilai budaya lokal akibat arus keluar-masuk manusia yang terlalu bebas.
Bagi Bali, kualitas pariwisata dan pelestarian identitas jauh lebih berharga daripada sekadar kuantitas kunjungan melalui akses aspal dan beton.