JAKARTA, THE WASESA NEWS – Di tengah khidmatnya umat Islam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, sebuah kabar memilukan justru mencuat dari bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebuah kasus kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh oknum pendidik kini menjadi sorotan tajam DPP Gerakan Anti Korupsi Nasional (Gakorpan).
Ketua DPP Gakorpan, Dr. Bernard Siagian, SH., MAkp., bersama Tim Investigasi Pendampingan Hukum & Advokasi, menyatakan keprihatinan mendalam atas dinamika hukum yang menimpa seorang siswa di salah satu Pondok Pesantren Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Jl. RM Kahfi I, Cipedak, Jagakarsa.
Ironi di Balik Motto Pendidikan
Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dengan semboyan asah, asih, dan asuh, justru tercoreng oleh aksi oknum guru yang seharusnya “digugu dan ditiru”. Berdasarkan laporan yang masuk ke Kantor Hukum DPP Gakorpan, korban yang merupakan siswa yatim mengalami tindakan kekerasan fisik berupa penamparan, pemukulan, hingga penganiayaan sepihak di depan umum.
Dr. Bernard menegaskan bahwa tindakan ini bertolak belakang dengan filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, “Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso”. Menurutnya, guru seharusnya menjadi teladan, bukan justru menjadi sumber trauma bagi anak bangsa.
”Ini sangat miris. Di saat masyarakat sedang mengejar pahala dan kemenangan di bulan suci melalui iktikaf, justru terjadi kegaduhan akibat perilaku oknum pendidik yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Dr. Bernard dalam forum kebangsaan di Cirendeu, Tangerang Selatan (14/03/2026).
Carut Marut Proses Hukum dan Restorative Justice
Kasus memalukan ini sebenarnya telah dilaporkan secara resmi ke Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, jalan terjal menuju keadilan seolah tak berujung bagi keluarga korban. Meski sempat diupayakan melalui jalur perdamaian atau Restorative Justice, kenyataan pahit justru harus diterima oleh pihak korban.
Tim Hukum Gakorpan yang terdiri dari David Sianipar, SH., MH., Josep Winetou, SH., MH., Rusman Pinem, SH., SSos., serta didukung oleh LBH PERS Prima Presisi Polri, menyayangkan keputusan sepihak dari pihak pondok pesantren. Bukannya mendapatkan perlindungan, siswa yang menjadi korban kekerasan tersebut justru dikeluarkan secara sepihak dari lembaga pendidikan tersebut.
”Mengapa rasa empati dan keadilan seolah hilang? Ditengah bulan Ramadhan yang penuh maaf, mengapa korban justru dihukum dengan cara dikeluarkan tanpa rasa peduli? Di mana keberpihakan hukum bagi rakyat miskin?” tutur salah satu orang tua siswa dengan mata berkaca-kaca saat menceritakan penderitaannya di hadapan tim pengacara Gakorpan.
Gakorpan Desak Transparansi Publik
Sebagai wadah kontrol sosial yang berlandaskan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gakorpan mendesak agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan. David Sianipar, SH., MH., menegaskan bahwa penganiayaan terhadap anak di bawah umur bukan merupakan ranah yang bisa disepelekan.
”Kami dari Tim Investigasi Gakorpan bersama RPG.08 akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak ingin ada preseden buruk di mana institusi pendidikan bisa bertindak semena-mena terhadap hak asasi manusia, terutama kepada anak yatim dan dhuafa,” tegas David.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi terus berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak pengelola pondok pesantren terkait di Jagakarsa guna menyajikan pemberitaan yang berimbang (cover both sides).
Menuju Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan
Kasus ini menjadi refleksi penting bagi pemangku kebijakan pendidikan di Jakarta Selatan. Di bawah tajuk Forum Kebangsaan dan Belanegara, Gakorpan berkomitmen menjaga amanah iman dan takwa dengan tetap bersuara lantang melawan ketidakadilan.
”Salam GAKORPAN ASTA CITA. Kita harus memastikan generasi muda kita tumbuh dalam lingkungan yang sehat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Macan Asia harus merdeka dari segala bentuk penindasan,” tutup Dr. Bernard dengan nada tegas.
(Redaksi: Tim Investigasi / Gakorpan)