Jakarta,
Kebijakan publik sejatinya adalah cerminan dari prioritas sebuah bangsa. Namun, potret hari ini menunjukkan adanya disorientasi yang mengkhawatirkan.
Di tengah masifnya alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita justru dihadapkan pada kenyataan pahit: gaji seorang sopir pengantar makanan jauh melampaui upah guru honorer yang mendidik anak-anak kita.
Bagaimana mungkin sebuah negara yang mencita-citakan Indonesia Emas, membiarkan para pendidiknya—yang memikul beban intelektual bangsa—bertahan hidup dengan upah ratusan ribu rupiah.
Sementara sektor logistik program populis mendapat apresiasi finansial yang jauh lebih layak? Ini bukan lagi sekadar masalah disparitas pendapatan, melainkan kegagalan sistemik dalam menghargai profesi guru.
Kita tidak bisa terus-menerus memberikan janji tanpa realisasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru.
Pemerintah harus segera melakukan reevaluasi anggaran dan memastikan bahwa investasi pada manusia tidak berhenti pada pemenuhan gizi fisik semata.
Tanpa jaminan kesejahteraan bagi guru, program gizi sehebat apa pun hanya akan menjadi upaya jangka pendek yang rapuh.
Negara harus hadir dengan solusi kebijakan yang adil, karena martabat sebuah bangsa ditentukan dari cara mereka menghargai para pendidiknya.”