BENGKAYANG,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang dari fraksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Hendro Widyanto, S.Pd, menegaskan sikap penolakan dewan terhadap wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mengubah esensi fungsi serta mengganggu independensi kepolisian dalam menjalankan tugas negara.
“Kami menilai, kepolisian tetap lebih tepat berada langsung di bawah kendali Presiden. Setiap perintah dan kegiatan yang dilakukan Polri merupakan amanah secara langsung dari Presiden,” ujar Hendro dalam wawancara terpisah.
Ia mengkhawatirkan, pemindahan kedudukan Polri ke bawah kementerian akan menimbulkan pergeseran fungsi serta tumpang tindih kewenangan.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di tingkat daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Hendro menyampaikan tanggapan terhadap kasus yang sempat mengguncang perhatian publik: seorang suami yang ditetapkan sebagai tersangka saat berusaha menyelamatkan istrinya dari tindak pencurian. Ia menegaskan ketidaksetujuan terhadap penanganan awal kasus tersebut.
“Kami kurang setuju jika korban justru dijadikan tersangka. Jelas bahwa pihak tersebut hanya berusaha melindungi pasangannya dari aksi kejahatan. Kepolisian harus lebih cermat dalam memahami konteks kejadian yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Namun demikian, Hendro mengapresiasi langkah proaktif yang diambil oleh kepolisian setelahnya. Kapolres Bengkayang telah mengakui adanya kekeliruan dalam penanganan kasus dan memberikan klarifikasi resmi.
Saat ini, perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat.
Lebih lanjut, Hendro menyampaikan harapan agar Polri tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan standar profesionalisme tinggi, objektif, serta berlandaskan aturan hukum yang berlaku – meskipun berbagai dinamika isu terus muncul di tengah masyarakat.
“Kami tetap optimis dan memberikan dukungan penuh kepada Polri. Meskipun ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoreng citra institusi, kami percaya bahwa sebagian besar anggota kepolisian tetap menjalankan amanah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan negara,” pungkasnya.