JAWA BARAT,
Polemik pergeseran anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak hanya berdampak pada relasi eksekutif dan legislatif, tetapi juga berimbas langsung pada kepercayaan publik, khususnya siswa miskin di sekolah swasta yang terancam kehilangan akses beasiswa.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut beasiswa bagi siswa miskin SMA dan SMK swasta yang semestinya menjadi pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) justru tidak tercantum dalam APBD murni 2026. Kondisi itu, kata dia, muncul akibat minimnya komunikasi Pemprov Jabar dengan DPRD dalam proses pergeseran anggaran.
“Kalau sejak awal dibahas bersama, keputusannya tentu bisa kita jaga. Karena Perda APBD itu keputusan bersama. Jangan sampai Perdanya sama, tapi isinya berubah tanpa kita tahu,” ujar Yomanius, Senin (2/2/2026).
Menurut Yomanius, persoalan tersebut bukan semata soal mekanisme anggaran, melainkan menyangkut etika pemerintahan dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat penerima manfaat.
Dampak paling nyata, lanjut Yomanius, dirasakan ketika para legislator kembali ke daerah pemilihan dan berhadapan langsung dengan konstituen. Janji-janji program pendidikan yang sebelumnya disampaikan berdasarkan keputusan bersama DPRD dan Pemprov Jabar kini dipertanyakan masyarakat.
“Kita bicara soal beasiswa anak miskin, RKB, USB, itu semua kita sampaikan ke warga. Ternyata enggak ada di APBD murni. Akhirnya kita dianggap bohong. Seolah-olah nge-prank konstituen. Ini menyangkut integritas kami sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.
Yomanius menilai, tidak dilibatkannya DPRD dalam pergeseran dan penggunaan anggaran merupakan hal yang tidak lazim dan baru terjadi pada periode kepemimpinan gubernur saat ini. Ia menyebut DPRD selama ini berprasangka baik bahwa dokumen anggaran yang disahkan bersama telah bersifat final.
- “Kita pikir setelah persetujuan tanggal 20 November itu selesai. Ternyata ada pergeseran-pergeseran yang kita tidak tahu. Ini yang membuat kita kaget,” ujarnya.