BOGOR, JAWA BARAT
Solidaritas Rakyat Nusantara (SORAK Nusantara) mengeluarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran komunikasi publik di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, menyusul temuan riset terbaru dari Indonesia Government Watch (IGoWa). Ketua SORAK Nusantara, Iqbal Riski Pratama, menilai alokasi anggaran yang diungkapkan dalam laporan tersebut melanggar prinsip efisiensi dan logika pengelolaan keuangan publik.
Berdasarkan data resmi dari temuan IGoWa yang menjadi dasar reaksi masyarakat sipil ini, Pemkot Bogor terindikasi mengalokasikan dana hingga Rp44,9 juta hanya untuk pembuatan satu buah konten informasi publik. Angka tersebut dinilai tidak wajar oleh para aktivis pemuda dan pelaku industri kreatif di Kota Hujan, yang umumnya menghasilkan konten digital dengan biaya jauh lebih efisien.
“Berangkat dari temuan IGoWa, kami di SORAK Nusantara bertanya-tanya: ini konten humas atau sedang bikin proyek film? Angka Rp44,9 juta untuk satu konten, mencederai akal sehat para kreator muda di Bogor yang setiap hari bergelut dengan produksi digital secara mandiri dan efisien,” ujar Iqbal dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat (6/3).
Tidak Diketahui Jenis Konten yang Dibuat
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketidakjelasan terkait jenis konten yang memakan anggaran hingga puluhan juta rupiah tersebut. Belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor mengenai bentuk konten yang dihasilkan – apakah berupa tulisan, materi audio, atau video dengan spesifikasi tertentu.
“Kami juga belum mengetahui, konten apa yang dibuat oleh pihak Diskominfo. Kami pikir, hal itu juga perlu untuk segera disampaikan kepada publik, agar ada penilaian objektif atas kewajaran penggunaan anggaran yang berasal dari uang rakyat,” desak Iqbal.
Menurut aktivis yang juga merupakan praktisi kreatif ini, angka tersebut sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan hasil (output) komunikasi publik yang terlihat secara langsung di lapangan. Ia menegaskan bahwa anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk proyek yang tidak jelas manfaat dan spesifikasinya.
“Jangan sampai anggaran negara dijadikan ‘ajang pesta’ lewat proyek-proyek yang harganya diduga digelembungkan. Rakyat Bogor perlu tahu apa yang membuat satu konten bisa seharga satu unit motor gede? Spesifikasinya apa? Alat produksi apa yang digunakan? Atau ini hanya sekadar titipan?” tegas Iqbal dengan nada tegas.
Dana Media Rp2,3 Miliar Tak Punya Parameter Jelas
Selain masalah satuan harga konten tunggal, Iqbal juga menyoroti temuan terkait alokasi dana kerja sama media sebesar Rp2,3 miliar yang parameternya dianggap belum transparan. Ia mengemukakan bahwa kerja sama semacam ini perlu memiliki standar yang jelas, mulai dari cakupan cakupan penyebaran informasi, target audiens, hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Kita tidak menentang kerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi publik. Namun, dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah, masyarakat berhak tahu bagaimana dana tersebut dialokasikan, kepada siapa, dan dengan hasil apa,” jelas Iqbal.
SORAK Nusantara secara tegas menantang Diskominfo Kota Bogor untuk membedah Rincian Anggaran Biaya (RAB) konten yang menjadi perdebatan tersebut secara terbuka dan transparan kepada publik. Langkah ini diperlukan untuk membuka ruang akuntabilitas dan menghindarkan kesalahpahaman yang berpotensi merusak citra pemerintah daerah.
Meminta Audit Investigatif dari Inspektorat dan BPK
Dalam kesempatan yang sama, SORAK Nusantara juga mengajak Inspektorat Kota Bogor serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap kewajaran penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek komunikasi publik tersebut. Tujuan utama audit adalah untuk memastikan tidak ada indikasi kerugian uang rakyat yang mengalir ke pihak-pihak tertentu secara tidak wajar.
“Kami percaya bahwa lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan benar. Audit investigatif diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan penyimpangan,” ucap Iqbal.
Selain itu, ia juga meminta agar Pemkot Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran komunikasi publik dan berhenti menghamburkan miliaran rupiah hanya untuk program yang dianggap sebagai “kosmetik” digital tanpa dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Bogor ini kota kreatif yang memiliki banyak bakat muda dengan kapasitas produksi yang tinggi. Tapi kalau tata kelola anggarannya tidak kreatif dan cenderung boros seperti temuan riset IGoWa ini, ya memalukan. Kami akan kawal terus hingga ada kejelasan ke mana tiap rupiah pajak warga Bogor mengalir,” pungkas Iqbal.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Diskominfo atau Pemkot Bogor terkait kritik yang diajukan oleh SORAK Nusantara. Tim jurnalistik kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru seiring dengan kemajuan proses klarifikasi dan audit yang akan dilakukan.
Narasumber : Iqbal Riski Pratama (Ketua SORAK Nusantara)