KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tak lagi hanya dilakukan dengan alat sederhana oleh penambang tradisional. Di wilayah Desa Pemawan hingga ruas Jalan Simpang Empat KM.1 Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, ditemukan praktik penambangan emas ilegal skala besar yang menggunakan alat berat jenis excavator dalam jumlah signifikan. Pantauan Tim Investigasi Awak Media menunjukkan kurang lebih sepuluh unit excavator beroperasi dengan leluasa, seolah-olah telah terkoordinasi, pada hari Kamis (26/2/2026).
Penambangan emas ilegal yang memanfaatkan alat berat ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak tatanan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan dampak serius yang meluas terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Aktivitas ini dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dokumen hukum lainnya yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
ALAT BERAT CEPAK SERANG, LAHAN TERGERUS MASIF
Berbeda dengan metode penambangan tradisional yang menggunakan cangkul, ember, dan alat-alat sederhana lainnya, penggunaan excavator dalam PETI emas kali ini memungkinkan pelaku untuk menggali dan memindahkan material dalam skala besar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Hasilnya, kerusakan lahan terjadi secara masif dan cepat, mengubah bentang alam yang tadinya hijau dan subur menjadi hamparan lubang-lubang dalam yang terbentang luas.
Dari hasil pantauan lapangan, area yang menjadi objek penambangan mencakup lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan hutan sekunder dan lahan pertanian masyarakat lokal. Gerakan mesin berat yang terus-menerus menggali tanah dan batuan yang diduga mengandung bijih emas telah menghancurkan struktur tanah, menghilangkan lapisan subur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, serta membuka celah bagi terjadinya erosi yang semakin parah.
Warga sekitar yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui bahwa aktivitas penambangan tersebut baru berlangsung tidak lama. Menurutnya, sebelum mulai beroperasi secara intensif, ada informasi yang menyebar tentang rencana razia yang akan dilakukan oleh Tim Garuda Prabowo – satgas khusus yang menangani kasus-kasus penambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia.
“Belum lama juga bekerja, kemarin sempat ada info mau razia katanya ada Tim Garuda Prabowo,” ucap warga tersebut saat ditemui awak media di lokasi sekitar area penambangan.
Keberadaan alat berat dalam jumlah besar yang beroperasi dengan leluasa juga mencerminkan bahwa aktivitas ini kemungkinan telah terorganisir dan terkordinasi dengan baik. Mesin-mesin tersebut tampak bergerak secara teratur, dengan area kerja yang terbagi menjadi beberapa blok, menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pelaku di baliknya.
DAMPAK LINGKUNGAN PARAH: DEFORESTASI SAMPAI PENCEMARAN SUMBER AIR
Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PETI emas skala besar ini tidak dapat dianggap remeh. Salah satu konsekuensi paling nyata adalah terjadinya deforestasi masif, di mana pepohonan yang menjadi penyangga ekosistem lokal ditebang liar untuk memberikan akses jalan dan membuka area penambangan. Hal ini tidak hanya mengurangi tutupan hutan yang berperan penting dalam penyerapan karbon dan menjaga keseimbangan iklim, tetapi juga menghilangkan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik Kalimantan.
Selain itu, aktivitas penambangan yang tidak terkendali menyebabkan perubahan bentuk alam yang drastis. Lubang-lubang besar yang dihasilkan dari penggalian tanah berpotensi menjadi sarang bagi genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Lebih dari itu, struktur tanah yang telah rusak memiliki risiko tinggi mengalami longsor, terutama pada musim hujan, yang dapat membahayakan keselamatan warga yang tinggal di sekitar area penambangan.
Tidak hanya kerusakan fisik pada lahan, PETI emas juga seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses ekstraksi bijih emas. Bahan seperti merkuri dan sianida digunakan untuk memisahkan bijih emas dari material lainnya, namun tanpa pengelolaan yang tepat, zat-zat beracun ini akan mencemari sumber air sungai dan sumur yang menjadi mata pencaharian serta sumber air minum masyarakat lokal. Pencemaran ini juga merusak kualitas tanah dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kelangsungan hidup ekosistem perairan serta darat.
DAMPAK SOSIAL EKONOMI: PENDEKATAN JANGKA PENDEK YANG BERBAHAYA
Meskipun sebagian masyarakat lokal mungkin mendapatkan pendapatan jangka pendek dari bekerja sebagai pekerja harian dalam aktivitas PETI emas ini, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan yang diperoleh bersifat sementara dan tidak menjamin keberlanjutan, sementara kerusakan yang ditimbulkan akan berdampak dalam jangka panjang.
Salah satu masalah sosial yang muncul adalah terjadinya ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat lokal. Hanya sebagian kecil orang yang dapat memperoleh keuntungan besar dari aktivitas ini, sementara sebagian besar hanya mendapatkan upah yang minim dan bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Selain itu, keberadaan pelaku penambangan ilegal juga dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat, baik terkait klaim wilayah penambangan maupun persaingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang terbatas.
Hilangnya lahan pertanian produktif juga menjadi masalah serius bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Lahan yang tadinya digunakan untuk menanam padi, jagung, atau tanaman lainnya kini menjadi tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan struktur tanah dan pencemaran bahan kimia. Hal ini akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan dapat menyebabkan kenaikan harga bahan makanan di wilayah sekitar.
Selain itu, aktivitas PETI emas juga dapat menarik masuknya orang-orang dari luar daerah yang mencari keuntungan cepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, dan kejahatan lainnya. Hal ini akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat lokal yang sebelumnya hidup dengan damai.
PELANGGARAN HUKUM: ANCAMAN PIDANA HINGGA 5 TAHUN DAN DENDA RP100 JUTA
Secara hukum, aktivitas penambangan emas ilegal termasuk dalam kategori pelanggaran yang berat. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dikenai ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Selain itu, alat berat dan barang bukti lainnya yang digunakan dalam pelanggaran tersebut dapat disita dan dibubarkan sesuai dengan ketentuan hukum.
Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi sumber daya alam negara, menjamin keberlanjutan pengelolaan pertambangan, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Namun, pelaksanaan hukum terkait kasus PETI emas masih seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk sulitnya untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang biasanya bekerja secara tersembunyi atau memiliki jaringan yang kuat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang keluar dari Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Polres Kapuas Hulu terkait dengan aktivitas PETI emas skala besar yang ditemukan di Kecamatan Boyan Tanjung. Awak media telah melakukan upaya untuk menghubungi pihak kepolisian dan dinas terkait untuk mendapatkan klarifikasi, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbatasan dalam penindakan terhadap pelaku PETI emas juga seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan personel yang memadai untuk melakukan pengawasan dan razia secara teratur di wilayah yang luas dan sulit dijangkau seperti Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, faktor korupsi dan kolusi antara pelaku penambangan ilegal dengan oknum aparatur juga menjadi masalah yang perlu diatasi secara serius untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten.
HARAPAN MASYARAKAT: PENINDAKAN Tegas DAN REHABILITASI LAHAN
Masyarakat lokal mengungkapkan harapan bahwa aparat penegak hukum dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku PETI emas yang telah merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Mereka berharap bahwa razia yang sebelumnya diperkirakan akan dilakukan oleh Tim Garuda Prabowo dapat segera terlaksana, sehingga aktivitas penambangan ilegal ini dapat dihentikan secepatnya.
Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya upaya rehabilitasi terhadap lahan yang telah rusak akibat aktivitas penambangan ilegal. Rehabilitasi lahan tidak hanya penting untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat kembali menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan produktif seperti pertanian atau kehutanan sosial.
Perlu juga adanya upaya untuk memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada aktivitas penambangan emas. Program pelatihan keterampilan dan pendukung usaha kecil menengah dapat menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan aktivitas yang melanggar hukum.
“Kita berharap pemerintah dan aparat dapat segera bertindak. Kita tidak ingin anak cucu kita harus hidup dengan lingkungan yang rusak dan sumber daya yang habis,” ucap salah seorang tokoh masyarakat lokal yang menolak untuk disebutkan namanya.
Penanganan kasus PETI emas di Kapuas Hulu ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi sumber daya alam negara dan kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, aktivitas penambangan ilegal ini dapat dihentikan dan kawasan yang telah rusak dapat dipulihkan untuk kemakmuran bersama di masa depan.